Mantan Pemimpin Catalan : Kemerdekaan Bukan Satu-Satunya Solusi

Carles Puigdemont (AFP)

Bisnisnews.id - Pemimpin terguling Catalonia Carles Puigdemont mengatakan Senin 13 November bahwa mungkin ada solusi untuk krisis politik Spanyol selain kemerdekaan, bersikeras dia masih terbuka kesepakatan dengan Madrid.

"Saya selalu bersedia menerima kenyataan baru dari hubungan yang berbeda dengan Spanyol," kata Puigdemont di Brussels.

"Saya telah pro-kemerdekaan sepanjang hidup saya, bekerja selama 30 tahun untuk mendapatkan cara yang berbeda dalam mengintegrasikan Catalonia di Spanyol. Saya masih bersedia untuk sebuah kesepakatan," kata mantan pemimpin tersebut kepada surat kabar Le Soir Belgia.

Spanyol terjun ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade ketika anggota parlemen Catalan memilih untuk berpisah dari Madrid menyusul sebuah referendum yang dilarang pada 1 Oktober.

Pemerintah pusat mencabut kekuatan otonomi daerah tersebut, memecat parlemen dan pemerintahan Puigdemont, dan membuat pemilihan daerah yang baru pada 21 Desember.

Krisis tersebut telah menyebabkan tekanan mendalam di Uni Eropa karena berkaitan dengan keputusan mengejutkan Inggris untuk meninggalkan blok tersebut.

Hal ini juga menyebabkan kepercayaan bisnis merosot di Catalonia dengan lebih dari 2.400 perusahaan keluar dari luar wilayah tersebut.

Puigdemont mengatakan bahwa dia ingin mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan daerah namun partai PDeCAT-nya tertinggal jauh di belakang kelompok pro-kemerdekaan lainnya dalam pemungutan suara.

Beberapa mantan anggota parlemen Catalan dipenjara melanggar konstitusi Spanyol karena mendeklarasikan kemerdekaan.

Puigdemont, yang mengatakan dia berada di Belgia karena dia tidak bisa mendapatkan perlakuan yang adil dari pengadilan di rumah, telah berbicara tentang memperlambat upaya kemerdekaannya dan pekan lalu menuduh Madrid merencanakan gelombang penindasan terhadap separatis.

"Kami telah dipaksa untuk menyesuaikan agenda kami untuk menghindari kekerasan," katanya pada akhir Oktober.

Dikutip dari AFP, "Jika harga yang harus dibayar memperlambat penciptaan republik, maka kita perlu menganggapnya sebagai harga yang pantas dibayar di Eropa abad ke-21." (marloft)