Pengelolaan Pelabuhan Yang Kurang Efisien, Memicu Rendahnya Kinerja Logistik

ilustrasi foto, aktivitas bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok

Bisnisnews.id - Kegiatan pengoperasian pelabuhan di Indonesia sangat kurang efisien, biaya tinggi, ditambah lagi dengan sulitnya pemerintah menghilangkan prosedur birokrasi perdagangan yang berbelit-belit. Kondisi seperti itu menjadi pemicu kurang kompetitifnya layanan logistik, sehingga melemahkan daya saing dan menurunkan daya beli. 

Pembenahan birokrasi panjan seperti dilakukan pemerintah melalui program reformasi dalam memangkas biaya tinggi logisti  itu,  menjadi salahsatu alasan Dewan Direksi Bank Dunia kembali menyetujui pinjaman baru pemerintah Indonesia sebesar 300 juta dolar AS.  

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves, Sabtu (30/6/2018) di Jakarta,  berharap pinjaman baru itu benar-benar dapat dimanfaatkan sehingga upaya mewujudkan keandalan logistik nasional di sektor maritim dapat tercapai.

Kucuran pinjaman 300 juta dolar AS, merupakan bagian dari Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (DPL) yang dibuat berdasarkan pencapaian reformasi melalui Logistics DPL. Pinjaman ini pertama kali disetujui pada November 2016 guna mengatasi beragam hambatan pergerakan barang dalam dan keluar perbatasan Indonesia.

Logistics DPL pertama berdampak positif terhadap kinerja logistik Indonesia yang diakui telah mempercepat sejumlah proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar, meningkatkan masuknya operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan.

Program DPL ini juga dibantu oleh adanya pinjaman tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development (KfW) dan pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Developpement (AFD).

Efisiensi logistik sektor maritim, tutur Chaves sangat penting dan memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan yang lebih tinggi di bebagai bidang. Seperti manufaktur, pertanian dan jasa.

Sistem logistik yang baik, adalah sektor logistik maritim yang dikelola secara efisien, sehingga mampu menciptakan daya saing, meningkatkan produksi dan mendorong terjadinya peningkatan daya beli.

Peningkatan daya beli itu merupakan salahsatu faktor keberhasilan upaya reformasi memangkas biaya tinggi logistik nasional. Dengan demikian nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan, karena dapat menurunkan harga barang dan jasa di daerah maupun pelosok-pelosok, terutama kawasan Timur Indonesia.

Penghambat 

Birokrasi panjang dengan berbagai kebijakan yang ada di pelabuhan, kerapkali pelabuhan yang menjadi simpul perekonomian itu menjadi titik penghambat kelancaran mata rantai logistik. Penyebabnya meliputi terbatasnya infrastruktur, regulasi dan rendahnya produktivitas.

Hambatan seperti itu juga terjadi bukan saja di pelabuhan laut sebagai pintu gerbang distribusi barang dan perdagangan, tapi juga di udara, walau saat ini kondisinya sudah mulai membaik ketimbang di laut.

Kendala seperti itu harus benar-benar dipangkas, karena berkontribusi besar sebagai pemicu terjadinya biaya tinggi yang melemahkan kinerja logistik Indonesia dibanding negara-negara tetangga. Sebut saja Thailand dan Vietnam serta negara kawasan lainnya, seperti terukur dalam World Banks Logistics Performance Index. (Syam S).