Percepat Pembangunan Jaringan Gas Untuk Kesejahteraan rakyat
Rabu, 10 Juli 2019, 08:41 WIB
Bisnisnews.id -- Pengamat dan mantan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Dr. Ibrahim Hasim mendorong percepatan pembangunan pipa jaringan gas (jargas) di Tanah AIr, sebagai upaya menekan impor BBM sekaligus menghemat devisa Indonesia. Harga gas lebih murah dan cadangan gas di dalam negeri jauh di atas potensi minyak mentah di Indonesia.
"Indonesia kaya akan gas, dan hampir setiap pengeboran baru menemukan gas. Tapi pemanfaatannya untuk konsumen dalam negeri terutama untuk rumah tangga, dan industri kecil masih minim. Fasilitas dan infrastruktur jaringan gas (jargas) yang sangat terbatas," kata Ibrahim Hasyim menjawab Bisnisnews.id di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Dikatakan, Pemerintah melalui BPH Migas memang sudah membangun jargas di berbagai kota di Indonesia. Tapi cakupannya masih jauh dibandingkan dengan konsumennya, khususnya untuk rumah tangga yang mencapai jutaan rumah tangga di Indonesia.
Menurut Ibrahim, Pemerintah bila perlu menggandengan badan usaha perlu mempercepat pembangunan jargas di Tanah Air. Pembangunan jargas jangan hanya di daerah penghasil gas, tapi juga daerah lain. Bila perlu sampai daerah terluar, terdepan dan terbelakangn (3T) NKRI.
"Menyikapi kebutuhan gas yang terus bertambah saat ini, sekaligus menghemat impor BBM maka perlu digalakkan konsumsi gas di Indonesia. Penggunaan gas untuk jangka panjang akan lebih baik, murah, dan ramah lingkungan," jelas Ibrahim lagi.
Menurut Ibrahim, menggunakan gas rumah tangga lebih murah dari gas 3 kg apalagi dibandingkan BBM. Harga gas untuk pelanggan Kecil-1 (PK-1) yakni Rp4.250 per m3. Harga itu lebih murah dari harga pasar gas LPG 3 kg yang berkisar Rp5.013-Rp6.266 per m3.
Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 yakni sebesar Rp 6,250 per m3, atau lebih murah dari harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp9.085 per m3.
Untuk mempercepat realisasis pembangunan jargas, menurut Ibrahim, maka perludukunan semua pihak, Pemerintah, DPR dan badan usaha. "Seluruh potensi yang ada harus disinergikan untuk merealisasikan tujuan mulia, yaittu memanfaatkan gas untuk kesejahteraan rakyat," papar mantan pejabat Pertamina itu.
"Politik anggaran Pemerintah dan DPR pun perlu diperkuat. Bisa dengan menambah anggaran untuk jarga, sinsergi antara kementerian/ lembaga terkait dan sebagainya," kilah putra Aceh itu.
74 Kabupaten/ Kota
Data BPH Migas menyebutkan, tahun 2019 ini akan menyambung pipa jargas untuk sebanyak 74 kabupaten/ kota di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan pemanfaatan gas di dalam negeri makin baik dan memberikan manfaat besar.
Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio menyebutkan, menuturkan, BPH Migas butuh anggaran dana sebesar Rp1 triliun untuk memperbanyak Sambungan Rumah yang terhubung dengan pipa jargas.
"Jadi setahun itu sekarang negara punya kemampuan hampir Rp 1 triliun, dengan jumlah sambungan maksimum sekitar 100 ribu samburan rumah (SR)," papar Jugi.
Jugi juga menyebutkan, Pemerintah menyalurkan harga jual gas bumi di tujuh kabupaten/ kota tambahan. Ketujuh kabupaten/kota dimaksud meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan).
BPH Migas bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bakal menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jargas di 22 kabupaten/kota tambahan. Sehingga total wilayah yang tersambung pipa jargas menjadi sekitar 74 kabupaten/kota di tahun 2019.
"Ada 4 daerah lagi yang akan ditetapkan segera nanti, setelah itu masuk lagi 18 kabupaten/kota di 2019. Itu sedang dibangun, biasanya mereka begitu sudah selesai akan diserahterimakan kepada PGN," tandas Jugi.(Helmi)
