Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Akomodir Pengusaha Galangan
Kamis, 20 Juli 2017, 16:51 WIBHalal Bi Halal Keluarga Besar Iperindo
Bisnisnews.id-Asisten Deputi bidang Penunjang Infrastruktur Kementerian Maritim, M. Firdauzi Manti mengatakan, perusahaan galangan kapal tidak bisa sepenuhnya beharap dari pemerintah, mengingat keterbatasan APBN.
"Namun yang bisa dilakukan pemerintah adalah, mengakomodir kepentingan pelaku ussaha, seperti soal pembebasan bea masuk dan pembangunan industri galangan kapal jangka panjang," kata Fauzi, Rabu malam (19/7/2017) usai berlangsungnya cara halal Bi Halal keluarga besar Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (Iperindo) di Jakarta.
Kata Fauzi, harapan para pelaku usaha untuk mencapai 50 persen bahan baku dari dalam negeri yang menjadi kebutuhan, kemungkinan bisa dipenuhi. "Tapi kalau produksinya berjalan dan terus tumbuh, target 50 persen akan tercapai, karena semuanya akan mengikuti," jelasnya.
Pada sisi lain Eddy K Logam berharap, insentif selanjutnya Iperindo berharap ada kebijakan pendukung sesuai misi utama dari paket kebijakan ekonomi ke XV yang fokus di sektor logistik. Diantaranya PPh final, selain itu juga dukungan dari kalangan perbankan agar bisa membuat sektor ini (galangan) siap untuk dibibiayai.
Namun yang paling utama ialah, kepastian order untuk pembangunan kapal dalam negeri. Karena pesanan kapal itu menjadi motor utamanya, sehingga industri galangan dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang.
Sebab, kata Eddy, kalau tidak ada order, meskipun ada pembebasan bea masuk dan kebijakan longgar PPh final, tetap saja akan tersendat pertumbuhannya. Pengembangan industri ini harus jalan bersama, karena satu sama lain saling terkait.
"Kita tahu dalam paket kebijakan ekonomi ke XV tercatat ada 115 item. Apa yang dimaksud dalam paket kebijakan itu juga mencakup yang pernah kami bicarakan dua tahun lalu dengan Menteri perindusrian, Menko Maritim dan kementerian terkait lainnya," jelasnya.
Soal bea masuk, perusahaan galangan, kata Eddy, juga tidak minta dihapuskan secara permanen, tapi dilakukan sampai tumbuhnya komponen lokal mencapai 50 persen. "Ini kan soal pengadaan komponen lokal agar produsen dalam negeri juga bisa memproduksi komponen yang dibutuhkan itu," jelasnya.
Dengan saling mendukungnya seluruh kegiatan penunjang yang terkait dengan industri maritim ini, kata Eddy, bukan saja mendorong pergerakan perekonomian nasional tapi juga membuka lapangan kerja baru.
"Membangun kapal dibuthkan banyak tenaga kerja, kalau yang kita bangun lebih dari 100 unit kapal, jumlah tenaga kerja yang terserap cukup besar," jelasnya.
Multiplier effects yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan kapal, kata Eddy sangat besar. Sebab, kapal yang yang ada sekarang ini, merupakan salah satu bagian dari infrastruktur. "Kalau saja indusri ini bisa tumbuh besar dan berkembang, semuanya akan tumbuh. Mulai dari erekonomiannya, infrastrukturnya, industri pendukung dan daya beli meningkat. Makanya kami terus berjuang agar idustri ini benar-benar bisa tumbuh dan berkembang, sehingga uoaya mewujudkan negara maritim benar-benar tercapai," jelasnya. (Syam)