Presiden Jokowi Kecewa, Tol Laut Belum Mampu Menekan Biaya Logistik
Kamis, 05 Maret 2020, 15:34 WIB
BisnisNews.id - Tol laut yang menjadi andalan pemerintah untuk pemerataan harga dan mendorong daya beli, kini kembali bikin kecewa, karena belum sesuai harapan.
Ada kecurigaan, masih tingginya biaya logistik tersebut, karena terjadi praktek ilegal, seperti monopoli di pelabuhan, yang sangat merugikan masyarakat.
Program tol laut yang diusung sejak 2015 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tujuannya memangkas biaya tinggi, menekan disparitas harga antar daerah yang kerap kali menjadi sumber masalah tingginya inflasi.
Baca Juga
PELAYANAN PUBLIK
Kena Sentil Menhub Budi, Soal Program Tol Laut, Ini Janji Dirjen Hubla Pada Awak Media
ANGKUTAN MASSAL
LRT Jabodetak Beroperasi September, Ini Prosedurnya .....
PEDULI LINGKUNGAN
Polresta Bandara Soetta Adakan Penghijauan
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas yang membahas soal akselerasi program tol laut di kanttor Presiden Jakarta, Kamis (5/3/2020), kini kembali ungkapkan rasa kekecewaannya.
Pasalnya, tujuan mulia program tol laut, keluar jalur. Semula untuk mengurangi disparitas harga, kenyataannya berbalik, biaya pengiriman masih tinggi.
Prsiden Jokowi menegaskan, tujuan utama program tol laut ialah mengurangi disparitas harga, untuk pengiriman antar pulau, antar daerah dan wilayah.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ternyata biaya pengriman barang (logistik) antar daerah dan wilayah maupun pulau masih mahal.
Mislnya untuk pengiriman barang dari Jakarta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, masih jauh lebih murah mengirim Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok, dan Jakarta ke Shanghai,.
Kendati demikian Presiden Jokowi mengajak semua pihak, mengambil langkah konkret, membenahi program tol laut, sehigga tujuan awal menekan disparitas harga bisa terwujud.
Presiden Jokowi juga mengngatan para menterinya, apakah masih tingginya biaya logstik ini ada kaitannya dengan dwelling time di pelabuhan atau ada praktek-praktek ilegal (monopoli) dalam transportasi dan distribusi barang.
Laporan lainnya yang dterima Presiden Jokowi terkait mahalnya biaya logistik ialah tidak seimbangnya jumlah muatan dari wilayah barat ke timur Indonesia.(Hel/Ari)
