Tahun Ke Enam Program Tol Laut, Berikut Penjelasannya

Direktur Lalulintas Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko (tengah) pada awak media dicelah-celah acara sosialisasi program tol laut jilid II, Kamis (16/1/2020) di Manado, Sulawesi Utara

BisnisNews.id - Menginjak tahun ke enam program tol laut,  pemerintah mengalokasikan  anggaran  subsidi sebesar Rp439,8 miliar atau jauh lebih besar ketimbang periode 2019 senilai  Rp 264,2 miliar.

Namun subsidi angkutan pada program tol laut tahun ini  terbatas pada kegiatan  bongkar muat di pelabuhan. Sedangkan trucking, biaya penumpukan dan tarif angkutan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik barang.

Subsidi pemerintah, lebih fokus kepada operasional kapal. Artinya ,   alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memperbanyak kapal dan perluasan trayek serta  pelabuhan singgah.

Alokasi subsidi ini, memprioritaskan pada kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal dari pelabuhan , yang tahun ini mencapai 90 pelabuhan singgah,  tiga  pelabuhan pangkal, dan  enam pelabuhan transhipment.

Jumlah  armada yang dioperasikan sebanjak  26  unit, terdiri dari 14 kapal negara,lima  kapal milik PT. Pelni, lima kapal PT. ASDP dan dua  kapal swasta.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,  biaya angkut kapal hanya sekitar 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan  pemilik barang atau sekitar 70 persen ada pada sisi darat di pelabuhan.

Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan  Capt. Wisnu Handoko mengatakan, dengan skema seperti ini,  penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

" Yang terpenting adalah ada kepastian jadwal kapal dan pelabuhan yang dilayani juga menjadi lebih luas. Dangan demikkan, maka kita harapkan  ada penurunan harga bahan pokok," jelas Capt. Wisnu, dalam sosialisasi program tol laut di Manado Sulawesi Utara, Kamis (16/1/2020) yang diikuti para pemilik toko, pemilik barang dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sosialisasi yang langsung dipimpin  Capt.Wisnu Handoko tersebut  juga menghadirkan  narasumber dari Kementerian Perdagangan,  Pelindo III dan Pelindo IV.

Terkait  banyaknya keluhan  dan kejanggalan terhadap praktek di lapangan, seperti dikeluhkan para pemilik barang dalam sosialisasi itu, Capt. Wisnu menegaskan,  sebaiknya para pemilik barang mengacu kepada daftar tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah  pusat.

" Bayar sesuai tarif. Karena sudah sangat jelas dan transparan,  biaya bongkar muat di pelabuhan disubsidi pemerintah. Sedangkan,  tarif angkutan  ditanggung pemilik barang, termasuk juga biaya trucking. Kalau banyak pelayanan  pasti biaya tinggi, itu urusannya dengan operator di pelabuhan," ungkap Capt. Wisnu.

Program tol laut, lanjut Capt. Wisnu telah menciptakan satu sistem pelayanan distribusi barang secara terpadu di daerah-daerah terisolir dan terluar. Yaitu, dari sebelumnya tidak ada pelayanan kini menjadi tersedia pelayanan.

Soal  belum meratanya harga kebutuham pokok dan biaya logistik,  berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, ternyata  ada faktor lain, yaitu kebijakan pada masing-masing daerah.

"Program  ini sangat bagus,  cakupannya juga cukup luas dan kita perlu awasi secara bersama - sama karena  ini adalah tanggungjawab kita
bersama," jelasnya.

Mata rantai pasokan logistik ini panjang. " Dari sini nanti kita ketahui, dan kalau pembengkakan biaya itu bersumber dari pelabuhan, kita bisa bicarakan dengan pihak operator pelabuhan,  Pelindo I - IV, kita bicarakan dan minta pengurangan biaya, karena tol laut ini tugas kita bersama," tuturnya.

Dia mencontohkan seperti Bitung, Papua dan seterusnya  setelah dilakukan pertemuan, ada pegurangan biaya. Penyebab lain dari tingginya biaya angkutan juga pulau-pulau yang dikunjungi, jarak dan jenis muatan.

"Kuncinya adalah bagaimana kita mentransparansi biaya kemudian bagaimana kita menstandarisasikan biaya supaya ada suatu kepastian, dan dari sisi kami bagaimana performa kapal ini bisa kita jaga begitu juga pelabuhan," kata Capt. Wisnu.

Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat Capt. Hasan Sadili dalam sosialisasi itu juga menjelaskan manfaat kehadiran tol laut, yaitu menjamin ketersediaan barang pokok dan penting lainnya sehingga dapat mengurangi disparitas harga pada daerah tujuan tol laut.

Terwujudnya konektivitas logistik barang sehingga bisa mencapai ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) serta ketersediaan kapal yang terjadwal dan teratur untuk dapat mengangkut barang pokok dan barang penting lainnya serta terhubungnya konektivitas dari moda transportasi laut, darat dan udara menuju daerah hinterland.

Pelaksanaan angkutan barang melalui program  tol laut setiap tahunnya meningkat. Tahun 2016 hanya dilayani enam kapal untuk enam rayek dengan tiga  pelabuhan pangkal dan 40 pelabuhan singgah. Pada tahun 2017, meningkat dengan 13 kapal dan 13 trayek.

Sedangkan pada  2018, meningkat menjadi 19 kapal dan 18 trayek ditambah dengan tiga pelabuhan transhipment dan pangkal, serta 55 pelabuhan singgah. Selanjutnya, pada tahun 2019 pelayanan program tol laut meningkat dengan 19 kapal dan 20 trayek dengan penambahan menjadi empat pelabuhan pangkal, lima pelabuhan transhipment dan 72 pelabuhan singgah. (Syam S)