Tak Hanya Pemerintah Madrid, Pengadilan Spanyol Ikut Tekan Katalan

Bisnisnews.id - Hakim Spanyol memerintahkan anggota parlemen Catalan pada hari Kamis 5 Oktober untuk menunda sesi dimana wilayah tersebut menyatakan kemerdekaan, karena pemerintah pusat menolak melakukan mediasi dalam keadaan darurat.

Kekerasan meletus akhir pekan lalu saat referendum kemerdekaan Catalonia dilarang oleh Madrid.

Pemerintah daerah Catalan, Carles Puigdemont mengecam penanganan pemerintah terhadap krisis tersebut dan mengatakan bahwa dia terbuka untuk mediasi.

Namun kantor Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menerima pemerasan. Rajoy sendiri pada hari Kamis 5 Oktober meminta para pemimpin Catalan untuk kembali ke legalitas.

Pemimpin Catalan telah mengancam untuk mendeklarasikan kemerdekaan dalam beberapa hari ini. Namun Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 5 Oktober memerintahkan penangguhan sidang sementara ia mendengar banding politisi saingannya.

Mahkamah memperingatkan bahwa setiap sesi yang dilakukan untuk menentang pengadilan akan menjadi tidak sah. Dikatakan bahwa para pemimpin parlemen dapat menghadapi tindakan kriminal jika mereka mengabaikan perintah pengadilan.

Dari AFP, Puigdemont dan pemimpin Catalan lainnya mengatakan bahwa mereka tidak takut untuk dipenjara karena kemerdekaan mereka. Mereka melakukan referendum yang menentang pengadilan Spanyol dan peringatan keras dari pemerintah pusat di Madrid. (marloft)