Tarik Ulur Regulasi IMO soal Tarif VGM di Terminal Peti Kemas Ekspor

BisnisNews.Id--PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja siap menerapkan Verification Gross Mass (VGM) pada 1 Juli 2016 mendatang, menyusul diselesaikannya pembangunan  20 pintu masuk otomatis atau auto gate  sistem (AGS) dengan investasi senilai 100 juta dollar AS.

AGS yang terkoneksi dengan sistem layanan perbankan tersebut, menurut Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, sudah disesuaikan dengan ketentuan Internasional Mariteme Organization (IMO) 3624 VGM Safety of Life at Sea (SOLAS) 74, yang diwajibkan pada seluruh pelabuhan di dunia. Di kedua terminal itu setiap harinya melayani 12 ribu truk pembawa kontainer tujuan ekspor dengan kecepatan layanan AGS rata-rata 10-15 per unit truk.

Disebutkan 20 unit AGS yang telah lolos ujicoba pada Jumat (27/5) itu menjadi pendorong utama percepatan layanan arus barang tujuan ekspor sekaligus menurunkan dwelling time dari 4,7 hari menjadi 2,5 hari, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

"Inovasi yang kami lakukan dengan mengadopsi teknologi terkini, tentunya akan mendorong peningkatan pelayanan arus barang, terutama soal penekanan penurunan dwelling time hingga 2,5 hari, sesuai keinginan Presiden Jokowi,"kata Riza Erivan, Senin (30/5).

Kedua pengelola terminal peti kemas di pelabuhan utama Tanjung Priok tersebut menjanjikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada para pengguna jasa pelabuhan.

"Inovasi yang kami lakukan dengan mengadopsi teknologi terkini, tentunya akan mendorong peningkatan pelayanan arus barang, terutama soal penekanan penurunan dwelling time hingga 2,5 hari, sesuai keinginan Presiden Jokowi,"kata Riza Erivan, Senin (30/5).

Inovasi layanan dan pengembangan infrastruktur ini, merupakan bagian dari komitmen pengelola terminal peti kemas (JICT dan TPK Koja) untuk meningkatkan dan percepatan layanan truk pengangkut barang ekspor dan impor. "Nilai investasi yang keluarkan itu bukan hanya untuk bangun gate tapi juga fasilitas parkir untuk manuver truk yang keluar masuk terminal, dan seluruh truk yang melewati gate tersebut terdata secara otomatis berat barang yang dibawa dalam kontainer serta terkoneksi langsung dengan jaringan perbankann yaitu Bank Mandiri,"jelasnya.

Pada sisi lain Riza mengatakan, meskipun iklim perdagangan internasional sedang menurun, perseroan terus melakukan terobosan layanan berbasis teknologi. Karena itu, pada 2016 ini, JICT hanya menargetkan  produktivitas bongkar muat dengan volume 2,3 juta atau 2,4 juta twenty foot equivalent units (TEUs). Diprediksi, iklim baru akan kembali normal pada 2017 mendatang

General Manager TPK Koja Agus Hendryanto menambahkan, AGS  JICT-Koja merupakan komitmen kedua pengelola terminal peti kemas di Priok untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa pelabuhan.

TARIF TIMBANGAN
Ketentuan wajib timbang dengan sertifikasi VGS tersebut akan dikenakan biaya, yang besarannya akan ditentukan setelah terbitnya surat keputusan Menteri Perhubungan (Permenhub) sebagai payung hukum penerapan tarif.

Menurut Riza, biaya timbang untuk seluruh barang tujuan ekspor di kedua terminal itu akan dibebankan kepada pemilik barang. "Besarannya nanti akan dilihat payung hukumnya seperti apa, kami kan hanya menjalan regulasi,"kata Riza.

Sampai saat ini Kemenhub masih menggodok Kepmen VGS sebagai payung hukum bagi para operator terminal peti kemas ekspor melakukan implementasi termasuk penentuan tarif.  Besaran tarinya sendiri, nanti akan disepakati dengan paera pemilik barang.

"Saya kira wajar ada biaya timbang, yang besarannya juga diharapkan tidak memberatkan pemilik barang,"kata Riza.

Ketua Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Bay M. Hasani menjelaskan, ketentuan tarif timbang barang tuuan ekspor harus disepakati kedua velah pihak dan tidak memberatkan. Sampai saat ini belum ada pembahasan soal tarif timbang.

Tapi kalau pihak JICT sudah siap menerapkan wajib timbang untuk kontainer ekspor agar tidak langsung menerapkan tarif. Karena sampai saat ini, regulasi terkait wajib timbang sesuai ketentuan IMO, sedang digodok dan belum diterbitkan.

Regulasi yang mengacu pada ketentuan IMO itu, kata Bay, fokusnya pada keselamatan pelayaran, agar barang dalam peti kemas beratnya sesuai dengan dokumen. Dengan demikian, memudahkan pihak pelayaran (kapal) menempatkan kontainer di atas kapal.

"Nanti akan kami undang seluruh pelaku usaha termasuk pelayaran,"jelasnya.

Ketua DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, C.Alleson mengatakan sistem pintu gerbang otomatis JICT-Koja sangat membantu percepatan pengantaran barang ekspor dan impor. Selain itu, karena terhubungan sistem penimbangan, akan membantu pelayaran dalam penempatan kontainernya.

Hanya saja, dia berharap, penerapan VGS yang akan diberlakukan pada 1 Juli itu, tidak memberatkan pemilik barang. "Kalau bisa sih jangan ada biaya lagi,"jelasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengataman,pengusaha truk merespons positif pengoperasian  20 unit AGS JICT-Koja. "Apalagi ada fasilitas lapangan parkir untuk manuver truk saat hendak masuk gate tersebut," ujarnya.

 KESELAMATAN PELAYARAN
Sebelumnya, Kepala Kantor Utama Syahbandar Tanjung Priok, Sahatua P. Simatupang menjelaskan, wajib timbang kontainer impor itu, tujuannya menghindari kecelakaan pelayaran. Akurasi berat kontainer sangat diperlukan untuk penyusunan kontainer di atas kapal.

"Peraturan itu sangat bagus untuk keselamatan pelayaran, karena banyak kasus kecelakaan di kapal, kontainbe terbalik diatas kapal karena salah menempatkan kontainer,"kata Sahatua..

Dikatakan, regulasi itu telah disampaikan kepada para pelaku usaha melalui sejumlah assosiasi yang ada untuk diteruskan kepada para anggotanya. "Ini berlaku di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia,"kata Sahatua.

Di Tanjung Priok sendiri kata Sahatua, selama ini kontainer sudah ditimbang pemiliknya, namun akuerasinya diragukan. Karena saat naik kapal dan masuk ke negara tujuan, beratnya berbeda dengan dokumen yang ada.

Secara umum, para pemilik barang, perusahaan pelayaran maupun forwarder sudah mengetahuinya. Namun,secara tehnis, perlu diatur mekanisme di lapangan, mulai soal biaya penimbangan sampai perangkat dan siapa saja instansi yang boleh melakukan penimbangan.

"Perangkatnya yang menyediakan operator terminal, saya sudah bicara dengan pihak terminal. Soal biaya silahkan mereka atur di lapangan,"kata Sahat.

Dia menegaskan, bila sampai waktu yang telah tetapkan seluruh kontainer tujuan ekspor wajib mendapatkan registrasi VGM. Kontainer yang belum mendapatkan registrasi dilarang naik kapal.

"Memang ada assosiasi menanyakan kegiatan penimbangan, tapi yang memiliki alat itu adalah operator terminal. Kalau soal menimbang, siapa saja juga bisa tapi yang memiliki akurasi dan bisa dipercaya adalah termoinal,"kata Sahatua.

Diakui, selama ini kontainer sudah ditimbang, tapi akurasinya diragukan. "Seringkali pelabuhan tujuan protes, data timbangan dengan isi berat tidak sama,"kata dia. (sam)