Trump Tumpuk Sanksi Ekonomi Baru Bagi Korut
Jumat, 22 September 2017, 17:59 WIBBisnisnews.id - Presiden Donald Trump telah mengotorisasi sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dalam menanggapi kemajuan senjata nuklir Korea.
Langkah terbaru Trump adalah menghukum perusahaan asing yang menangani Korut dan bertujuan mengisolasi dan memiskinkan pemerintah Kim Jong Un sampai menghentikan uji coba rudal dan nuklir. Trump mengumumkan langkah tersebut pada hari Kamis 21 September saat ia bertemu para pemimpin Korea Selatan dan Jepang.
"Perkembangan senjata nuklir dan rudal Korea Utara merupakan ancaman serius bagi perdamaian keamanan di dunia dan tidak dapat diterima bila pihak lain mendukung rezim kriminal dan nakal ini," kata Trump dikutip dari AP. "Toleransi untuk praktik tercela ini harus diakhiri sekarang."
Perintah eksekutif Trump mengotorisasi kemampuan Departemen Keuangan untuk menargetkan orang-orang yang melakukan perdagangan barang, jasa atau teknologi yang signifikan dengan Korea Utara, dan melarang mereka berinteraksi dengan sistem keuangan AS.
"Lembaga keuangan asing harus memilih antara berbisnis dengan Amerika Serikat atau memfasilitasi perdagangan Korea Utara atau pendukung yang ditunjuk," perintah tersebut mengatakan.
AS juga mengeluarkan larangan 180 hari terhadap kapal dan pesawat yang datang dari Korea Utara untuk mengunjungi Amerika Serikat.
Beberapa jam kemudian, Kim menyebut Trump gila dan memperingatkan bahwa dia akan membayar mahal atas ancamannya untuk menghancurkan sepenuhnya Korut jika menyerang. Pernyataan ini jarang datang langsung dari pemimpin Korea Utara.
Saling hina, Kim mengatakan Trump tidak layak memegang hak prerogatif komando tertinggi sebuah negara. Dia mengatakan presiden tersebut sebagai orang nakal dan gangster yang suka bermain-main dengan api. Pidato Trump kepada PBB pada Selasa (19/9/2017) digambarkan sebagai perilaku gila.
Trump juga mengatakan China juga menerapkan sanksi perbankan besar, namun tidak ada konfirmasi langsung dari China. Menteri Keuangan AS, Steve Mnuchin mengatakan bahwa dia telah berbicara panjang lebar Kamis 21 September dengan kepala bank sentral China tapi tidak mau berkomentar mengenai diskusi rahasia.
Jika benar, tindakan China sangat menghambat kemampuan Utara untuk mengumpulkan uang bagi pengembangan rudal dan nuklirnya. China bertanggung jawab atas sekitar 90 persen perdagangan Korea Utara yang berfungsi sebagai saluran negara untuk sistem perbankan internasional.
Beberapa kantor berita bulan ini telah melaporkan langkah China membatasi transaksi perbankan, namun pemerintah belum membuat pengumuman resmi. (marloft)