Tujuh Negara Minta PBB Selidiki Pemerintah

Menteri Kehakiman Vanuatu, Ronald K Warsal, berbicara pada sidang Dewan Keamanan PBB di Jenewa, 1 Maret 2017.

Bisnisnews.id - Tujuh negara Kepulauan Pasifik telah menyerukan kepada PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Barat dan Papua di Indonesia.

Tujuh negara yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Vanuatu, Ronald Warsal, menyatakan kepada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa bahwa Indonesia melanggar HAM, termasuk eksekusi aktivis hukum, pemukulan dan penembakan fatal terhadap pengunjuk rasa.

Pernyataan tersebut meminta Dewan PBB untuk meminta komisaris tinggi HAM di Indonesia agar mau memberi laporan komprehensif dan bekerjasama dalam membuka akses kepada dua provinsi ini.

Pemerintah telah marah kepada para pemimpin di pulau Pasifik tahun lalu, ketika mereka berpidato di depan Majelis Umum PBB yang mengkritik pemerintahan Indonesia di Papua Barat.

Pemerintah pusat menuduh mereka mencampuri kedaulatan Indonesia dan mendukung kelompok-kelompok yang melakukan serangan bersenjata.

Warsal, yang mewakili Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon, mengatakan mereka juga ingin menyoroti kebijakan Indonesia yang mendorong migrasi orang Jawa dan etnis lainnya, yang telah menyebabkan yang bahkan telah melebihi orang Papua di tanah mereka sendiri.

" Pemerintah Indonesia belum mampu membatasi atau menghentikan berbagai luasnya pelanggaran atau memberikan keadilan bagi para korban," katanya. (marloft)