Selasa, 23 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Agrobisnis / Berita

KELAPA SAWIT
Sabtu, 08 April 2017 09:55 WIB

Tuduhan Uni Eropa Dianggap Menghina Pemerintah


Lebih dari 30 persen pekerja di perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur adalah anak di bawah usia 18 tahun. Fakta itu diungkap dalam pertemuan Komisi IV DPRD Kaltim dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (29/5/2014) (photo:mongabay)

Bisnisnews.id - Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Indonesia menolak tuduhan Parlemen Eropa terhadap industri kelapa sawit Indonesia sebagai tidak berdasar dan tercela.

"Tuduhan industri kelapa sawit dihubungkan dengan korupsi, eksploitasi anak-anak dan penghapusan hak masyarakat tradisional itu tercela dan tidak relevan," kata Menteri dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (7/04).

Tuduhan Parlemen Eropa melalui "Laporan Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan" yang diterbitkan di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 membuat Menteri marah setelah mendengar informasi bahwa parlemen Uni Eropa telah menyetujui laporan tersebut.

Siti dan Duta Besar Indonesia untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman berusaha mengklarifikasi laporan saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Finlandia, Kimmo Tiilikainen di Helsinki, Finlandia.

Siti menggambarkan gerakan Parlemen Eropa untuk Indonesia sebagai penghinaan yang tidak dapat diterima kepada pemerintah Indonesia. Dia mengatakan pemerintah Presiden Joko Widodo telah berusaha untuk meluncurkan pengelolaan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit dan industri berbasis lahan pertanian.

Dia mengatakan Parlemen Eropa telah menghina dengan mengatakan kelapa sawit merupakan masalah besar di Indonesia dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dia mengatakan perkebunan kelapa sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, yang jumlahnya 41 persen dari total perkebunan 11 juta hektar. Industri dan sektor hilir menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta pekerja, ia menambahkan.

Dia mengatakan Parlemen Indonesia, seperti Parlemen Eropa dan negara-negara lain, berkomitmen untuk menerapkan Perjanjian Paris terkait perubahan iklim. Dia membantah tuduhan tentang penghapusan hak-hak masyarakat adat atas hutan, dan mengatakan hak masyarakat tradisional dilindungi dengan baik oleh pemerintah.

"Presiden telah menunjukkan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas hutan," tambahnya. Dia mengatakan studi tentang perkebunan kelapa sawit oleh Parlemen Eropa tidak lengkap, penuh dengan tuduhan palsu dan menyerukan boikot investasi di industri kelapa sawit dalam mendukung investasi di bunga matahari atau industri rapeseed.

Dalam pemberitaan yang diturunkan netralnews.com, Siti meminta negara lain untuk membiarkan Indonesia memecahkan masalahnya sendiri termasuk mengatasi kebakaran hutan, pengelolaan hutan dan lahan gambut, melindungi fauna dan flora sebagai kontribusi kepada dunia. "Indonesia bisa menghadapi negara manapun di dunia ketika kedaulatannya dipertanyakan," katanya.

Dia meminta semua orang bisnis dan industrialis di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan peraturan negara dan tetap tidak terpengaruh oleh laporan Parlemen Eropa.

Siti mengatakan dia akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo agar isu ratifikasi Parlemen Eropa dipelajari dan dikaji, bahwa hal itu tidak akan membahayakan rakyat dan kepentingan Indonesia. (marloft)

Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONFLIK YERUSALEM
Kedutaan Amerika Pindah Ke Yerusalem Akhir 2019

Bisnisnews.id - Wakil Presiden AS Mike Pence berjanji untuk memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem pada akhir 2019 dalam sebuah pidato hari Senin 22 Januari ke parlemen Israel. Saat Pence berbicara, Presiden Palestina . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
EKONOMI GLOBAL
Terdorong Reformasi Pajak AS, IMF Revisi Prospek Ekonomi Dunia

Bisnisnews.id - Perekonomian global pulih secara bersamaan dengan kecepatan lebih kuat, dan akan mendapatkan dorongan jangka pendek dari pemotongan pajak AS, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan Senin 22 Januari. Dalam . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 22 Januari 2018
UMKM
AP I Gelar Pameran dan Peragaan Busana Daerah

Bisnisnews.id – Manajemen PT Angkasa Pura I menggelar  peragaan busana  pakaian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peragaan  busana diselenggarakan di ruang tunggu domestik Bandara . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
KONGRES
Menhub Ajak Mahasiswa Membangun Indonesia

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemuda membangun seluruh daerah di Indonesia secara bersama-sama. Oleh karenanya konektivitas menjadi suatu keharusan agar Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 22 Januari 2018
BPIH
Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Naik 2,58 Persen

Bisnisnews.id - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini diperkirakan bakal naik sebesar 2,58 persen. Usulan kenaikan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan . . .
Selengkapnya