Selasa, 19 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Penerbangan / Berita

KEAMANAN PENERBANGAN
Kamis, 18 Mei 2017 19:23 WIB

Perluas Larangan Elektronik, IATA Peringatkan Uni Eropa dan AS


Negosiasi Eropa terhadap larangan elektronik AS berhasil - setidaknya untuk saat ini. Pakar industri perjalanan telah memperingatkan bahwa larangan laptop pada penerbangan dari Eropa ke AS bisa membuat bencana ekonomi.

Bisnisnews.id - Asosiasi penerbangan IATA telah meminta Komisi Eropa dan pemerintah AS untuk menerapkan langkah-langkah tambahan keamanan bandara daripada memperluas kontroversi larangan perangkat elektronik di dalam kabin penerbangan, seperti dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dalam suratnya ke komisaris transportasi Uni Eropa, Violeta Bulc dan sekretaris keamanan negara AS, John Kelly, Direktur Jenderal IATA, Alexandre de Juniac memperingatkan anggotanya memiliki keprihatinan serius mengenai dampak negatif perluasan larangan elektronik di kabin pesawat pada penumpang, penerbangan komersial dan ekonomi global .

Asosiasi tersebut memperkirakan bahwa perluasan larangan terbang dari Eropa akan memiliki dampak negatif yang jauh lebih tinggi dari apa yang sudah ada. Mengutip potensi kesulitan bagi penumpang dan maskapai penerbangan, Juniu menegaskan bahwa penumpang bisnis memilih membatalkan perjalanan daripada laptop diperiksa karena risiko terhadap informasi rahasia.

Sebagai gantinya, dia mengusulkan beberapa langkah alternatif yang akan meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi dampak pada maskapai penerbangan dan penumpang kami. Ini termasuk pemeriksaan deteksi peledak secara acak. "Staf keamanan dapat memeriksa perangkat secara visual untuk mengetahui tanda-tanda gangguan dan menanyakan penumpang mengenai tujuan membawa perangkat", kata Juniac.

Dia menambahkan bahwa petugas pendeteksi perilaku dapat ditempatkan untuk patroli baik darat maupun udara dengan anjing yang berfungsi sebagai penghalang. Sementara itu, program traveler terpercaya bisa digunakan untuk mengidentifikasi penumpang berisiko tinggi.

De Juniac mengakui bahwa otoritas negara mungkin perlu menerapkan langkah-langkah keamanan sebagai tanggapan terhadap intelijen ancaman yang kredibel. Tapi dia mengatakan, "Kami mendesak semua regulator untuk mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap penumpang, ekonomi dan maskapai penerbangan." (marloft)


Baca Juga

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
SIDANG PBB 72
Buka Sidang, Sekjen PBB Angkat Isu Korut Dan Myanmar

Bisnisnews.id - Kecemasan global tentang perang nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Selasa 19 September saat ia membuka pertemuan para pemimpin . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
PERANG RUDAL
Jepang Sebar Pencegat Rudal Di Jalur Peluncuran Korut

Bisnisnews.id - Jepang pada hari Selasa 19 September memindahkan sistem pertahanan rudal di pulau utara Hokkaido ke sebuah pangkalan dekat rute peluncuran rudal Korea Utara terakhir. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
INVESTASI ASING
Uni Eropa Peringatkan China : Ekonomi Terbuka Atau Tanggung Resiko

Bisnisnews.id - Kelompok bisnis mendesak China pada hari Selasa 19 September untuk melaksanakan janji-janji keterbukaan ekonominya dan memperingatkan bahwa pergerakan lamban dapat memicu reaksi balik terhadap perdagangan bebas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Penyelidik PBB Tuntut Akses Penuh Tanpa Batas ke Myanmar

Bisnisnews.id - Penyelidik HAM PBB pada hari Selasa 19 September mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses penuh dan tak terbatas ke Myanmar untuk menyelidiki krisis yang sedang berlangsung, namun pemerintah menolak penyelidikan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Akhirnya Angkat Bicara, Suu Kyi Tolak Kritik Dunia

Bisnisnews.id - Aung San Suu Kyi mengatakan pada hari Selasa 19 September bahwa dia tidak takut pada pengawasan dunia atas krisis Rohingya, berjanji untuk menahan pelanggar HAM dan memukimkan kembali beberapa dari 410 ribu Muslim . . .
Selengkapnya