Senin, 25 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

BERTEMU BPK
Selasa, 04 Juli 2017 19:39 WIB

Pansus Hak Angket KPK Temukan Banyak Catatan 



Bisnisnnews.id - Pansus Hak Angket KPK lakukan pertemuan selama lima jam dengan Ketua BPK Pusat, Moermahadi Soerja Djanegara, dan anggota BPK diantaranya, Agus Joko Purmono, Agung Firman Sempurna, Isma Yatun, Hendar Rastriawan (Sekjen BPK), Edy Mulyadi.

Rombongan Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Agun Gunandjar usai memgadakan pertemuan mengatakan tujuan utamanya ialah untuk membagun semangat, komitmen saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama lembaga negara.

Dijelaskan sesuai pasal 23 E UU 1945 BPK memiliki kewajiban dalam memeriksa dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK kata dia adakah tempat yang tepat untuk melakukan pertemuan terkait Pansus Hak Angket KPK.

"BPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai pasal 23 E UU 1945 yang memiliki kewajiban dalam memeriksa dan pertanggungjawaban keuangan negara," kata Agun saat Konferensi pers di Gedung BPK, Selasa (4/7/2017).

Hadir dalam pertemuan itu anggota Hak Angket KPK, diantaranya Muhamad Misbakhun, Risa Mariska, Dossy Iskandar, Masinton Pasaribu, Edy Kusuma, dan Jhon F Kennedy.

Agun menjelaskan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga negara sebagaimana diatur dalam MD3 sehingga kedatangannya di BPK untuk saling menghormati dalam mengelola negara.

" Ini jelas karena dalam negara demokrasi tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu lembaga negara, ada DPR, DPD, ada BPK ada MA, ada KY, ada BI dan lain," katanya.

Angket, kata Agun adalah tugas objektif tertinggi yang dimiliki DPR sebagai lembaga negara. "Kedatangan kami untuk meminta audit KPK sejak KPK berdiri, bagaimana kinerja penanganan keuangan dan lain sebagainya sampai pada kinerja bagaimana, konsekuensi keuangan negara terhadap tugas penyelidikan," jelasnya.

Pansus Hak Angket KPK, kata Agun menemukan banyak hal diantaranya terkait SDM yang ada di KPK. Kendati demikian pihaknya akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas lebih jauh terkait KPK tersebut, karena ada banyak hal yang terkait dengan UU yang lain.

"Ada sejumlah UU yang harus kami minta pandangan seperti Menpan. terkait penyadapan KPK, sudah ada informasi ITE, UU memerintahkan apakah penyadapan sudah memiliki landasan yang cukup, kami akan menemui Kominfo dan provider," jelasnya.(Ariwangaa)

Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 25 September 2017
TRAGEDI KEMANUSIAAN
Memberi Makan Ribuan Pengungsi,  Bangladesh Berharap Bantuan Internasional

Bisnisnews.id-Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi mengatakan, saat ini Bangladesh sangat membutuhkan bantuan internasional, untuk memberi makan dan melindungi 436.000 orang Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Minggu, 24 September 2017
AIRNAV INDONESIA
Gunung Agung Status AWAS, Sejumlah Penerbangan ke Bali Akan Dialihkan 

Bisnisnews.id-Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia) akan mengalihkan sejumlah rute penerbangan tujuan bandara I Gusti Ngurahrai Bali ke sejumlah bandara, menyusul ancaman letusan . . .
Selengkapnya

 

Opini  -  Minggu, 24 September 2017
Nobar Pertandingan  KPK Vs DPR,  Makin Tegang ....

Oleh: Baba Makmun Penulis adalah wartawan senior, tinggal di kawasan Pejaten Timur Jaksel. Bisnisnews.id-Ibarat tengah nonton bareng (nobar) pertandingan sepakbola, 'duel' Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lawan Komisi Pemberantasan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Minggu, 24 September 2017
SATWA LANGKA
Tiongkok  Pinjamkan  Giant Panda ke  Indonesia Untuk Dikembangbiakan

Bisnisnews.id-Tiongkok pinjamkan sepasang satwa Giant Panda kepada pemerintah Indonesia untuk dikembangbiakan di Taman Safari Indonesia. Giant Panda merupakan salah satu satwa kategori Appendix I CITES yang merupakan satwa endemik . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Minggu, 24 September 2017
TES RUDAL
AS Tuduh Iran Dan Korut Kerjasama Kembangkan Nuklir

Bisnisnews.id - Presiden Trump menuduh Iran berkolaborasi dengan Korea Utara untuk memperkuat teknologi rudal mereka dalam tweet-nya pada Sabtu 23 Agustus, mengkritik kesepakatan nuklir 2015 antara AS, Iran dan lima negara kuat . . .
Selengkapnya