Jumat, 28 Juli 2017

Home/ Nasional / Politik / Berita

Selasa, 04 Juli 2017 19:39 WIB

Pansus Hak Angket KPK Temukan Banyak Catatan 



Bisnisnnews.id - Pansus Hak Angket KPK lakukan pertemuan selama lima jam dengan Ketua BPK Pusat, Moermahadi Soerja Djanegara, dan anggota BPK diantaranya, Agus Joko Purmono, Agung Firman Sempurna, Isma Yatun, Hendar Rastriawan (Sekjen BPK), Edy Mulyadi.

Rombongan Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Agun Gunandjar usai memgadakan pertemuan mengatakan tujuan utamanya ialah untuk membagun semangat, komitmen saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama lembaga negara.

Dijelaskan sesuai pasal 23 E UU 1945 BPK memiliki kewajiban dalam memeriksa dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK kata dia adakah tempat yang tepat untuk melakukan pertemuan terkait Pansus Hak Angket KPK.

"BPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai pasal 23 E UU 1945 yang memiliki kewajiban dalam memeriksa dan pertanggungjawaban keuangan negara," kata Agun saat Konferensi pers di Gedung BPK, Selasa (4/7/2017).

Hadir dalam pertemuan itu anggota Hak Angket KPK, diantaranya Muhamad Misbakhun, Risa Mariska, Dossy Iskandar, Masinton Pasaribu, Edy Kusuma, dan Jhon F Kennedy.

Agun menjelaskan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga negara sebagaimana diatur dalam MD3 sehingga kedatangannya di BPK untuk saling menghormati dalam mengelola negara.

" Ini jelas karena dalam negara demokrasi tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu lembaga negara, ada DPR, DPD, ada BPK ada MA, ada KY, ada BI dan lain," katanya.

Angket, kata Agun adalah tugas objektif tertinggi yang dimiliki DPR sebagai lembaga negara. "Kedatangan kami untuk meminta audit KPK sejak KPK berdiri, bagaimana kinerja penanganan keuangan dan lain sebagainya sampai pada kinerja bagaimana, konsekuensi keuangan negara terhadap tugas penyelidikan," jelasnya.

Pansus Hak Angket KPK, kata Agun menemukan banyak hal diantaranya terkait SDM yang ada di KPK. Kendati demikian pihaknya akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas lebih jauh terkait KPK tersebut, karena ada banyak hal yang terkait dengan UU yang lain.

"Ada sejumlah UU yang harus kami minta pandangan seperti Menpan. terkait penyadapan KPK, sudah ada informasi ITE, UU memerintahkan apakah penyadapan sudah memiliki landasan yang cukup, kami akan menemui Kominfo dan provider," jelasnya.(Ariwangaa)

Baca Juga

 

Industri  -  Jumat, 28 Juli 2017
LAPORAN KEUANGAN
Kinerja Dua Maskapai Alami Penurunan

Bisnisnews.id - Maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA) melaporkan penurunan laba bersih 8,6 persen untuk kuartal pertama tahun buku 2017-18 dibandingkan tahun lalu, katanya dalam rilis berita pada hari Kamis (27/7/2017). . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Kamis, 27 Juli 2017
KIM JONG NAM
Dua Tersangka Akan Mengaku Tidak Bersalah

Bisnisnews.id - Dua wanita yang dituduh meracuni saudara pemimpin Korea Utara di bandara akan mengaku tidak bersalah saat berada di pengadilan Malaysia pada hari Jumat 28 Juli, kata pengacara mereka. Warga Indonesia, Siti Aisyah . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Kamis, 27 Juli 2017
HUB INTERNASIONAL
Lomba Hub Global, Bandara Singapura dan Hong Kong Terancam

Bisnisnews.id - Selama beberapa dekade, Singapura dan Hong Kong telah menjadi titik transit utama yang menghubungkan wisatawan Asia ke dan dari seluruh dunia. Tapi sekarang, banyaknya bandara hub internasional di Asia yang melakukan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Kamis, 27 Juli 2017
E COMMERCE
Amazon Masuki Asia Tenggara, Dimulai Dari Singapura

Bisnisnews.id - Amazon meluncurkan layanan pengiriman ekspres di Singapura pada hari Kamis 27 Juli, raksasa ritel online AS pertama ke Asia Tenggara dan menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Alibaba China. Aplikasi . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Kamis, 27 Juli 2017
STRATEGI MASKAPAI
Miliki 12 Anak Perusahaan, AirAsia Akan Konsolidasi Jadi One AirAsia

Bisnisnews.id - CEO AirAsia, Tony Fernandes telah mengatakan bahwa dia ingin mengintegrasikan semua operasi maskapai tersebut ke dalam satu entitas penerbangan tunggal. "Saya mencoba menyatukan AirAsia menjadi satu maskapai menjadi . . .
Selengkapnya