Sabtu, 18 November 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / Politik / Berita

BERTEMU BPK
Selasa, 04 Juli 2017 19:39 WIB

Pansus Hak Angket KPK Temukan Banyak Catatan 



Bisnisnnews.id - Pansus Hak Angket KPK lakukan pertemuan selama lima jam dengan Ketua BPK Pusat, Moermahadi Soerja Djanegara, dan anggota BPK diantaranya, Agus Joko Purmono, Agung Firman Sempurna, Isma Yatun, Hendar Rastriawan (Sekjen BPK), Edy Mulyadi.

Rombongan Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Agun Gunandjar usai memgadakan pertemuan mengatakan tujuan utamanya ialah untuk membagun semangat, komitmen saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama lembaga negara.

Dijelaskan sesuai pasal 23 E UU 1945 BPK memiliki kewajiban dalam memeriksa dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK kata dia adakah tempat yang tepat untuk melakukan pertemuan terkait Pansus Hak Angket KPK.

"BPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai pasal 23 E UU 1945 yang memiliki kewajiban dalam memeriksa dan pertanggungjawaban keuangan negara," kata Agun saat Konferensi pers di Gedung BPK, Selasa (4/7/2017).

Hadir dalam pertemuan itu anggota Hak Angket KPK, diantaranya Muhamad Misbakhun, Risa Mariska, Dossy Iskandar, Masinton Pasaribu, Edy Kusuma, dan Jhon F Kennedy.

Agun menjelaskan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga negara sebagaimana diatur dalam MD3 sehingga kedatangannya di BPK untuk saling menghormati dalam mengelola negara.

" Ini jelas karena dalam negara demokrasi tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu lembaga negara, ada DPR, DPD, ada BPK ada MA, ada KY, ada BI dan lain," katanya.

Angket, kata Agun adalah tugas objektif tertinggi yang dimiliki DPR sebagai lembaga negara. "Kedatangan kami untuk meminta audit KPK sejak KPK berdiri, bagaimana kinerja penanganan keuangan dan lain sebagainya sampai pada kinerja bagaimana, konsekuensi keuangan negara terhadap tugas penyelidikan," jelasnya.

Pansus Hak Angket KPK, kata Agun menemukan banyak hal diantaranya terkait SDM yang ada di KPK. Kendati demikian pihaknya akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas lebih jauh terkait KPK tersebut, karena ada banyak hal yang terkait dengan UU yang lain.

"Ada sejumlah UU yang harus kami minta pandangan seperti Menpan. terkait penyadapan KPK, sudah ada informasi ITE, UU memerintahkan apakah penyadapan sudah memiliki landasan yang cukup, kami akan menemui Kominfo dan provider," jelasnya.(Ariwangaa)

Baca Juga

 

Arena  -  Sabtu, 18 November 2017
DOPING
WADA Tetap Suspensi Rusia

Bisnisnews.id - Badan Anti-Doping Dunia tetap suspensi sementara Rusia pada hari Kamis (16/11/2017), meningkatkan kemungkinan larangan untuk ikut pada Olimpiade Musim Dingin Februari di Pyeongchang. Pertemuan Dewan WADA di Seoul . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 18 November 2017
LIBANON
Tuduh Saudi Tahan PM, Hariri Lakukan Perjalanan Ke Prancis

Bisnisnews.id - Perdana Menteri Libanon Saad Hariri akan berkunjung ke Prancis dalam beberapa hari mendatang, sebuah sumber kepresidenan Prancis mengatakan pada hari Rabu (15/11/2017), setelah Beirut menuduh Arab Saudi menahannya . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Jumat, 17 November 2017
INFRASTRUKTUR
KEMENKEU: Tiga Sumber Pendanaan Pembangunan

Bisnisnews.id -  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan sumber pembiayaan infrastruktur nasional bukan melulu bertumpu pada APBN namun juga dari BUMN dan swasta.  Diperlukan inovasi pembiayaan agar publik bisa . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Jumat, 17 November 2017
POLITIK
Inggris Dukung Papua Tetap Bagian NKRI

Bisnisnews.id - Pemerintah Inggris mendukung wilayah Papua dan Papua Barat tetap berada dalam kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Duta besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, di Sorong, Kamis, mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Jumat, 17 November 2017
KUDETA
Sang Istri Grace, Pemicu Jatuhnya Robert Mugabe

Bisnisnews.id - Presiden tertua di dunia, Robert Mugabe akhirnya turun tahta juga setelah militer mengambil alih kekuasaan secara paksa dan langsung mengendalikan pemeritahan Zinbabwe. Sedangkan Mugabe dan keluarganya dijamin . . .
Selengkapnya