Rabu, 24 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Regulasi / / Berita

KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 17 Juli 2017 18:47 WIB

Diblokir, Telegram Hapus Konten Teroris



Bisnisnews.id - Pendiri Telegram, Pavel Durov mengatakan bahwa perusahaan tersebut akan membuat tim moderator untuk menghapus konten yang berhubungan dengan teroris karena kekhawatiran terhadap propaganda ISIS.

Telegram akan membuat tim moderator untuk menghapus konten yang terkait dengan teroris di Indonesia, kata Pavel Durov pada hari Minggu (16/7/2017), setelah pemerintah mengancam memblokir aplikasi pesan terenkripsi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan pada hari Jumat (14/7/2017) bahwa mereka akan memblokir akses ke Telegram jika perusahaan tersebut tidak mengembangkan prosedur untuk menghapus konten ilegal dari salurannya, yang menunjukkan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda radikal dan teroris. Sebagai langkah awal, Kominfo memerintahkan penyedia layanan untuk memblokir akses ke Telegram versi web.

Pada hari Minggu (16/7/2017), Durov mengatakan bahwa Telegram telah memblokir saluran yang dilaporkan oleh pemerintah, dan perusahaan tersebut akan mengambil langkah tambahan untuk menghapus konten ilegal.

"Kami membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan tentang budaya dan bahasa Indonesia untuk dapat memproses laporan tentang konten yang berhubungan dengan teroris, lebih cepat dan akurat," kata Durov seperti dikutip Associated Press.

Telegram telah menghadapi kritik dari otoritas pemerintah di seluruh dunia karena telah menyediakan platform terenkripsi yang menjadi aplikasi pilihan bagi para teroris. Durov secara terbuka menolak otoritas untuk mengakses pesan terenkripsi, dengan mengatakan bahwa mereka akan merusak privasi dan keamanan bagi jutaan pengguna.

"Telegram sangat terenkripsi dan berorientasi pada privasi, tapi kami bukan teman teroris. Sebenarnya, setiap bulan kami memblokir ribuan saluran publik yang terkait dengan ISIS," tambah Durov menurut The Wall Street Journal.

Polisi di Indonesia mengatakan bahwa tersangka militan telah mengaku menggunakan Telegram untuk mengkoordinasikan rencana serangan dan bahwa platform tersebut digunakan untuk membagikan instruksi pembuatan bom juga.

Pejabat di seluruh Asia Tenggara telah menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kehadiran milisi yang berafiliasi dengan ISIS, setelah sebuah kelompok pemberontak yang berafiliasi dengan ISIS merebut kota Marawi di Filipina pada bulan Mei. (marloft)

Baca Juga

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
PILKADA
KPK dan Polri Akan Menangkap Pelaku Money Politic

Bisnisnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polri siap menangkap kandidat yang maju Pilkada menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan suara. "Kalau Ada kandidat menawarkan uang dalam pemilihan . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
KORUPSI
Penyidik KPK Terus Mendalami Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Papua

Bisnisnews.id - Kasus dugaan korupsi pejabat Dinas PU Papua pada proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km yanng telah menyeret dua tersangka DM dan MK terus didalami Penyidik Komisi pembertasan Korupsi (KPK). Sebanyak . . .
Selengkapnya

 

Metropolitan  -  Rabu, 24 Januari 2018
KEJAHATAN
Seorang Istri Menjual Suaminya Seharga Rp 500 Ribu

Bisnisnews.id - Peristiwa langka, wanita bernisisial VR, warga Jalan Tambak Wedi Baru, Surabaya Jawa Timur menjual suaminya kepada pria hidung belang senilai Rp 500 ribu dengan alasan ekonomi. Transaksi penjualan yang akhirnya . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 24 Januari 2018
BILATERAL
Menko Polhukam Lakukan Pertemuan Dengan Menhan AS

Bisnisnews.id - Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis lakukan pertemuan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Selasa, 23 Januari 2018
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dirjen Hubud Sikapi Kemelut Manajemen Garuda Vs APG dan Sekarga,

Bisnisnews.id - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengingatkan para operator penerbangan agar menyelesaikan beragam masalah yang ada di internal perusahaan asal tidak berdampak negatif terhadap keselamatan, . . .
Selengkapnya