Selasa, 26 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Opini / / Berita

FREEPORT
Kamis, 20 Juli 2017 22:16 WIB

Setelah 50 Tahun Hubungan, Nego Tak Kunjung Berakhir



Bisnisnews.id - Drama ini dimulai hampir dua tahun yang lalu, ketika Setya Novanto, ketua DPR Indonesia dipaksa untuk mengundurkan diri setelah tertangkap sedang mencoba memeras raksasa pertambangan AS Freeport McMoRan, yang ingin memperpanjang kontraknya di Indonesia. Hal-hal memanas lagi awal tahun ini, ketika bersamaan dengan demonstrasi nasionalis, tiba-tiba sebuah kesepakatan sepertinya tercapai. Namun sekali lagi, hari ini, situasinya tidak pasti. Setelah bertahun-tahun melakukan negosiasi berulang kali antara pemerintah Indonesia, segala sesuatunya tampak macet, dengan kedua belah pihak bersikap keras dan menyalahkan satu sama lain.

Masa Lalu

Masuknya Freeport ke Indonesia pada saat yang kritis, beberapa tahun setelah sebuah kudeta berdarah yang menggulingkan Presiden Soekarno dan membawa kekuasaan kepada Jenderal Suharto. Pada saat itu hanya sedikit orang Indonesia yang memiliki pendapat dalam kesepakatan tersebut.

"Dalam kontrak sebelumnya (dinegosiasikan pada tahun 1967 dan 1991), pemerintahan Suharto tidak perlu mengakomodasi keprihatinan masyarakat Indonesia," kata Zulfan Tadjoeddin, dosen senior Studi Pembangunan di Universitas Western Sydney. "Mereka secara pragmatis setuju dengan syarat yang mereka anggap cukup baik untuk Indonesia."

Di negara dengan infrastruktur dan industri kecil terbatas, ekstraksi sumber daya menjadi figur kunci rezim Orde Baru Soeharto, yang atas semua pelanggarannya membantu memperbaiki kehidupan banyak orang Indonesia.

"Program pembangunan awal Suharto mengenai kesehatan dasar, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur pedesaan dimungkinkan karena ledakan pertambangan dan minyak pada tahun 1970an," kata Tadjoeddin.

Operasi Freeport juga membantu memperkuat kontrol Indonesia atas wilayah yang disengketakan di Papua Barat yang telah dikontrol oleh Jerman, Belanda, dan Australia sebelum diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963. Dengan bantuan militer Indonesia, Freeport memulai pembangunan tambang Grasberg pada tahun 1970 tanpa persetujuan dari orang Papua Barat.

"Operasi Freeport secara historis didasarkan pada hubungan yang korup dengan Jenderal Suharto, dan menyedot banyak keuntungan dengan mengorbankan lingkungan, masyarakat setempat, dan integritas politik Indonesia," kata Benny Wenda, warga Papua Barat yang tinggal di pengasingan dan juru bicara Bebaskan Papua Barat.

Tahun 1970an dan 1980an merupakan masa yang gelap bagi banyak orang Papua Barat, yang dipaksa untuk menghadapi kehadiran militer tanpa henti dan arus masuk migran yang besar dari Indonesia Timur yang kaya. Pendapatan dari tambang tersebut tetap berada di tangan Jakarta. Sebenarnya, kekuatan kunci militer Indonesia andalan Soeharto, terkait erat dengan operasi penambangan Freeport, dengan sejumlah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi di fasilitas mereka.

"Freeport sangat melekat pada pasukan keamanan Indonesia di wilayah tersebut, membayar mereka untuk pengaturan 'keamanan' yang pada dasarnya berarti menghancurkan perlawanan orang-orang Papua terhadap operasi Freeport," kata Wenda. "Ada sejarah kotor tentang penembakan, penangkapan dan penghilangan orang di sekitar tambang Freeport." Bahkan sampai hari ini, militer mendapat sebagian besar pendapatannya dari operasi bisnisnya, termasuk memberikan keamanan di Papua Barat.

Salah satu masalah utama yang menghambat negosiasi hari ini adalah bahwa rezim Suharto menegosiasikan kontrak terakhir Freeport pada tahun 1991, dengan persyaratan yang tidak berbeda jauh dari tahun 1969, berpihak untuk Freeport dan hanya sedikit perlindungan lingkungan dan sosial. Namun hari ini Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, setelah memilih presiden tahun 2015 tanpa hubungan langsung dengan Orde Baru, Joko "Jokowi" Widodo. Jokowi segera melihat Kontrak Freeport sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi rencana pembangunan infrastruktur dan ekonominya yang masif.

"Pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan negosiasi dengan Freeport untuk meningkatkan manfaat hubungan Indonesia. Ini adalah langkah ke arah yang benar," kata Tadjoeddin.

Pertanyaannya adalah - apa sebenarnya keinginan Indonesia dari Freeport, dan apakah mereka bisa mendapatkannya? Dan apakah ancaman untuk menasionalisasi operasi tersebut, atau menyerahkannya ke perusahaan lain (mungkin Cina), atau ancaman asli?

Masa Depan

Sayangnya, hak asasi manusia dan keprihatinan orang-orang Papua Barat tidak dipertimbangkan dalam negosiasi sejauh ini. Sebaliknya, pembicaraan difokuskan pada beberapa poin penting, yaitu pendapatan - seberapa besar Freeport harus membayar pemerintah, dan seberapa besar saham perusahaan untuk Indonesia. Undang-undang Pertambangan Indonesia tahun 2009 mensyaratkan divestasi 51 persen anak perusahaan Freeport di Indonesia, namun sejauh ini hanya 9,36 persen yang telah divestasi.

Inilah sebabnya mengapa perusahaan tersebut juga bermain keras, menutup tambang emasnya pada bulan Februari, dan yang terakhir, mengakhiri lebih dari 4.000 pekerja yang mogok dari tambang Grasberg.

Ini menunjukkan kompleksitas negosiasi ini. Sementara Freeport adalah pembayar pajak terbesar di Indonesia dan hubungan tersebut bersifat simbiosis. Freeport juga bergantung pada operasi di Papua untuk sebagian besar pendapatan globalnya. Pada tahun 2015, 27 persen pendapatan operasional dihasilkan dari operasi penambangan di Indonesia. Kehilangan tambang, atau melakukan divestasi sebagian besar anak perusahaan tersebut, akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan tersebut, yang berarti Indonesia berada dalam posisi relatif kekuasaan, walaupun tidak siap untuk memegang kendali penuh.

"Saya rasa ini bukan tentang mengambil alih tambang Freeport, karena ini sangat tidak realistis mengingat tantangan manajemen, pembiayaan, dan teknologi bisnis," kata Tadjoeddin. "Protes dan retorika nasionalis dilancarkan terutama untuk keuntungan Indonesia."

Sayangnya, keuntungan ini mungkin masih belum cukup untuk memenuhi impian pembangunan Jokowi, karena seperti beberapa tahun yang lalu, harga komoditas global tinggi. Pada tahun 2013 Freeport melaporkan pendapatan 18.998 miliar dolar, dengan hampir 4 miliar dolar sebagai keuntungan. Pada tahun 2014,membayar pajak sebesar 1,5 miliar dolar kepada pemerintah Indonesia. Hampir tidak diragukan lagi, jauh lebih rendah.

"Meski terjadi penurunan harga komoditas global, negosiasi akan berlanjut, meski perkiraan keuntungan dari skema bisnis baru akan berdampak signifikan," kata Tadjoeddin.

Sementara pertambangan membantu perekonomian Indonesia tumbuh pada tahun-tahun awal demokrasi, kekayaan tidak pernah merata. Pada tahun 2002, koefisien GINI di negara tersebut, yaitu ukuran distribusi pendapatan di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas yang lebih baik, adalah 29,57. Pada tahun 2013, koefisien tersebut meningkat menjadi 41, yang mengindikasikan pertumbuhan dramatis kekayaan orang kaya. Ini bukan kejutan besar, karena analisis data GINI menunjukkan bahwa negara-negara dengan sumber daya alam yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi.

Jadwal terakhir untuk kesepakatan baru yang akan dicapai pada bulan Oktober mencakup 20 tahun. Sementara itu, demonstrasi akan berlanjut di tambang itu sendiri, atau, jika ketegangan meningkat, di seluruh Indonesia. Hubungan Freeport dengan Indonesia telah mengalami banyak iterasi selama empat dekade terakhir, dan sementara apapun yang terjadi berikutnya mungkin lebih baik bagi negara secara finansial. Namun kemungkinan besar akan meninggalkan sebagian besar orang Indonesia dalam debu, dan selanjutnya menentang orang Papua Barat yang sekali lagi dipaksa menanggung biaya pembangunan nasional, sosial, dan manusia.

"20 tahun Freeport berarti 20 tahun penembakan lainnya, kebrutalan polisi, pembantaian lingkungan, dan penghancuran mata pencaharian orang Papua," kata Wenda.

Hanya satu hal yang pasti, pertambangan seperti yang terjadi sejak tahun 1970, tetap menjadi jantung ekonomi politik Indonesia. (Nithin Coca/The Diplomat)

Baca Juga

 

Industri  -  Selasa, 26 September 2017
INDUSTRI PELAYARAN
Pemerintah Konsisten Menerapkan Asas Cabotage

Bisnisnews.id-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah konsisten melaksanakan asas cabotage sebagai upaya melindungi pelayaran nasional sesuai Inpres 5/205 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasiona. "Kita . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Selasa, 26 September 2017
Hari Ini, Kirab Pemuda 2017 Menuju Miangas

Bisnisnews.id -Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kukuhkan Kirab Pemuda 2017 yang digelar mulai 26 September sampai 6 Desember 2017, melintasi 34 provinsi . Menpora menjelaskan, kirab pemuda ini dilakukan dalam . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Selasa, 26 September 2017
SENTUL SERIES
Haridarma, Menuju Juara Nasional

Bisnisnews.id - Pembalap Haridarma Manoppo dari Toyota Team Indonesia (TTI) akhirnya tampil mengungguli Alvin Bahar dalam balapan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) di Sirkuit Internasional Sentul. Di kelas Kejurnas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 26 September 2017
TRAVEL BAN
Aneka Reaksi Negara Yang Dilarang Masuk AS

Bisnisnews.id - Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah yang memberlakukan pembatasan perjalanan terbaru bagi warga dari beberapa negara, termasuk lima negara dari larangan sebelumnya. Pejabat pemerintah mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 26 September 2017
RETORIKA
Korut Tuduh AS Deklarasikan Perang

Bisnisnews.id - Menteri luar negeri Korea Utara menuduh Presiden AS Donald Trump pada Senin 25 September mendeklarasikan perang di negaranya dan memperingatkan bahwa Pyongyang akan mempertahankan diri dengan menembaki pembom AS. "Trump . . .
Selengkapnya