Kamis, 21 Juni 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Berita

BEYOND CABOTAGE
Minggu, 11 Maret 2018 17:53 WIB

INSA: Permendag 82/2017 Harus Dilaksanakan Secara Konsisten


Ketua Umum DPP INSA Carmelita Harto bersama pengurus saat memberikan penjelasan, program INSA Berbagi di terminal oenumlang Pelabuhan Tanjubg Priok Minggu (foto:BN/Syam S)

Bisnisnews.id - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mendukung implementas Peraturan Menteri Perdagakangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang.

Regulasi itu, menurut Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, sejalan dengan program beyond cabotage yang diusungnya sejak 2012, setelah sukses mewujudkan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres No. 05/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Angkutan Laut Dalam Negeri yang telah mendorong investasi cukup signifikan dalam pengadaan kapal.

Permendag 82/2017, tutur Carmelita mewajibkan kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batubara dan beras menggunakan angkutan laut yang penguasaannya di bawah perusahaan pelayaran nasional.

“Penggunaan kapal nasional pada aktivitas ekspor impor diharapkan mampu menekan defisit transaksi perdagangan ekspor impor, terutama untuk angkutan jasa dan asuransi angkutan laut,” jelas Carmelita Minggu (11/3/2018)  ditengah-tengah acara santunan 1000 anak yatim dari berbagai panti asuhan di Jakarta dan Bogor di Terminal Penumpang Nusantara 1 dan 2 Tanjung Priok.

Dalam pernyataanya, Carmelita menjelaskan,  pelayaran nasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal freight maupun service. Karena itu para pelaku usaha berharap implementasi PM No. 82/2017 dilakukan secara konsisten.

Selain itu, pelayaran nasional juga berharap dukungan penuh pemerintah dengan memberikan kebijakan yang bersifat equal treatment,  seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

Kementerian Perdagangan tutur Carmelita  telah memfasilitasi para pelaku usaha melalui asosiasi terkaut.  Seperti INSA, APBI dan GAPKI, untuk bersama-sama menyusun roadmap guna memetakan berapa besar volume cargo (batubara dan CPO ) yang akan diangkut setiap bulannya, negara tujuan ekspor, jenis, ukuran dan jumlah kapal yang harus disiapkan.

Program beyond cabotage, lanjutnya,
mendapat angin segar setelah pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV yang menyasar logistik nasional pada Juni tahun lalu. Salah satunya ialah pemberian kesempatan peningkatan peran dan skala usaha dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam melayani angkutan ekspor impor.

" Kami para pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, diikuti terbitnya Permendag 82/2017," kata Carmelita.

Pelayaran nasional berkomitmen akan mengisi ketersediaan kapal secara bertahap baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pemilik barang agar kegiatan ekspor tidak terganggu.

Selerti diketahui,  sejak asas cabotage diterapkan pada tahun 2005, jumlah kapal tumbuh mencapai 24.046 unit pada tahun 2016. Jumlah itu dibarengi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang mencapai 3.363 perusahaan. 

Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan dalam mengimplementasi program beyond cabotage, pemerintah dan pelaku usaha dapat mencontoh kesuksesan penerapan asas cabotage. 

“Kebijakan asas cabotage dapat menjadi tolok ukur untuk implementasi program beyond cabotage dalam rangka memberdayakan angkutan laut Indonesia,” ujar Budhi Halim.

Dengan kekuatan armada yang cukup besar, ungkapnya, pelayaran nasional mampu melayani distribusi kargo barang domestik ke seluruh Indonesia. Pada 2016, jumlah kargo domestik mencapai 621 juta ton dan seluruhnya dilayani oleh pelayaran nasional.

Sebagai wadah pelaku usaha pelayaran nasional yang kini tekah berusia 50 tahun,  tutur Budi Halim, INSA juga terlibat aktif dalam program tol laut. INSA ikut sumbang gagasan yang relevan mengikuti perkembangan industri kemaritiman dan pelayaran, ketersedian muatan dan infrastruktur penunjang.

Para pelaku usaha pelayaran swasta nasional juga ikut mengambil peran dengan mengikuti tender tol laut sejak 2017. "Begitu juga pada tol laut di tahun ini," jelasnya.(Syam S)

Baca Juga

 

Nasional  -  Rabu, 20 Juni 2018
ANGKUTAN LEBARAN
Okupansi Mudik Gratis Menccapai 70 Persen

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, okupansi peserta mudik gratis dalam arus balik ini sudah mencapai 75 persen "Saya bersyukur ada gelombang ketiga daripada mudik gratis, menggunakan kapal dari Jawa . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 20 Juni 2018
ANGUTAN LEBARAN
Arus Balik Melalui Penyeberangan Bakauheni Baru Mencapai 40 Persen

Bisnisnews.id - Sebanyak 386.676 penumpang sudah kembali dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak atau sekitar 40 persen dari total jumlah penumpang yang mudik melalui lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Total penumpang . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 20 Juni 2018
SIDAK
Pelabuhan Wajib Melaksanakan Standar Keselamatan

Bisnisnews.id - Pasca tragedi Danau Toba yang menenggelamkan para penumpang KM Sinar Bangun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi instruksikan seluruh pelabuhan di Indonesia wajib melaksanakan ketentuan berlayar. Instrksi itu . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Rabu, 20 Juni 2018
TRAGEDI DANAU TOBA
Pihak Yang Terlibat Kecelakaan KM Sinar Bangun Akan Dipidanakan, Ratusan Korban Belum Ditemukan

 " Para Korban KM Sinar Bangun diperkirakan sudah bergeser tiga sampai empat kilo meter dari lokasi kejadian.Tim penyelam Basarnas  mengalami kesulitan karena pada kedalaman 50 meter belum menemukan para korban. Air . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Rabu, 20 Juni 2018
BOLA
Beruang Merah Hentikan Lajur Salah

Bisnisnews.id - Timnas Rusia menjadi mimpi buruk Mohamed Salah, setelah tim Beruang Merah berhasil menekuk timnas Mesir 3-1 pada pertandingan fase Grup A Piala Dunia 2018 di Stadion Saint Petersburg, Rabu (20/6/2018).   Gol . . .
Selengkapnya