Swasta - BUMN Pemegang BUP Memiliki Hak Yang Sama Kelola Patimban
Kamis, 11 Juli 2019, 14:02 WIB
Bisnisnews.id - Terkait pengelolaan Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat, sejumlah pelaku usaha dan penggiat logistik nasional berharap, pemerintah tidak mengkotak-kotakan BUMN dan Swasta. Pelaku usaha yang sudah mengantongi izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) memiliki hak yang sama untuk berkompetisi.
Lelang dilakukan terbuka, dengan syarat dan ketentuan yang ada dan jangan mengarahkan yang berujung pada kegaduhan.
Pelaku usaha logistik dan pelayaran Capt.Zaenal Hasibuan mengatakan, idealnya proses lelang pengelolaan pelabuhan itu tidak mengarah pada pengkotak-kotakan. Ikuti regulasi yang ada agar semua damai.
Regulasi tentang pelayaran, tidak ada pengkhususan lelang untuk Pelabuhan. "Lelang saja secara terbuka dan jangan dikotak-kotakan swasta, BUMN dan BUMD, semuanya sama, mari kita berkompetisi secara terbuka. Jangan ada kesan swasta dianak emaskan yang akhirnya swasta jadi musuh BUMN," tegas Zaenal pada Bisnisnews, Kamis (11/7/2019) terkait prose lelanng pengelolaan Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat.
Zaenal menyindir pejabat publik yang sedang berada di lingkaran penerintahan, kalau membuat pernyataan sebaiknya memikirkan dampaknya. Sampaikan pernyataan itu sesuai regulasi yang ada, biar pelaku usaha tenang.
"Janganlah menyampaikan pernyataan yang membuat kening pelaku usaha mengkerut, buatlah suasana sejuk. Pelabuhan Patimban kan dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kemakmuran rakyat Indonesia," tuturnya.
Dikatakan, harusnya pemerintah membangun kompetisi yang sejuk dan terbuka. Artinya, semua pelaku usah yang memenuhi syarat regulasi, biarkan berkompetisi. Ini bukan hanya untuk Patimban tapi semua, demi merah putih.
"Pemegang Badan Usaha Pelabuhan/BUP yaah ...boleh dong ikut berkompetisi, swasta, BUMN, BUMD, kita seua satu. Kalaupun ada penggiringan, jangan kasar seperti itu," sindirnya.
Sebelumnya Menteri Perhububgan Budi Karya Sumadi memgatakan, semua BUP yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertutup untuk mengelola pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat.
Dikatakan Menhub Budi, Pelabuhan Patimban sudah ditetapkan khusus dikelola pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah melarang Pelindo I sampai IV ikut dalam proses lelang sebagai operator.
Sampai saat ini tercatat ada sekitar 10 operator atau pemegang izin usaha pelabuhan yang tertarik mengelola Patimban, termasuk Jepang. Proses lelang Patimban akan dimulai September - Oktober 2019.
Operator pemenang lelang nantinya akanenandatangani kontrak konsesi dari pemerintah untul masa waktu pengelolaan 20 - 30 tahun. Khusus Patimban ini konsesinya jauh lebih rendah ketimbangvoelabuhan lain yabg twlah dikelola Pelindo, yaitu sampai 70 tahun.
Pelabuhan alternatif Tanjung Priok yang sudah jenuh ini tahap awal dibangun dengan kapasitas
berkapasitas 7,5 juta TEUs, dengan tital anggaran pembangunan Rp 43,2 triliun.
Kritikan pedas juga dilontarkan akademisi pasca-sarjana Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya), Raja Oloan Saut Gurning. Dia mengingatkan pemerintah mengurungkan niat pengkotak-kotakan swasta dan BUMN.
"Terkait khabar tersebut, saya rasa ada yang perlu diluruskan, tentunya Pemerintah sudah paham dan tidak mungkin mengabaikan potensi besar BUMN untuk turut berkontribusi di Pelabuhan Patimban. Terutama jaringan bisnis nasional dan internasional BUMN-BUMN yang berpotensi menjadi sumber
inputan kargo sekaligus pengguna jasa. Atau menjadi sumber dan garansi jejaring kargo serta layanan bagi Pelabuhan Patimban ke depan,” ujarnya
Kata Saut, kalaupun operator pelabuhan akan dijalankan sepenuhnya oleh swasta nasional maupun asing, hal tersebut diperkirakan hanya sebatas kepemilikan pengelolaan operasional pelabuhannya saja. Namun dari sisi bisnis, tentunya siapa pun operatornya tidak akan membatasi pasar, baik oleh swasta ataupun BUMN.
Jaringan BUMN beserta anak usaha, afiliasi, serta mitra-mitra bisnisnya merupakan pasar yang besar dan mapan yang berada di sekitar Pelabuhan Patimban. Mereka sudah lama menjalankan operasi bisnisnya di pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya.
Kendati demikian Saut optimis pemerintah memahami pemikirannya dan berharap, soal pelabuhanPatimban, BUMN diberikan kesempatan berkompetisi dengan swasta nasional maupun asing.(Syam S)
