Aung San Suu Kyi Absen Dari Sidang Majelis Umum PBB
Rabu, 13 September 2017, 13:18 WIB
Bisnisnews.id - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi akan absen di Majelis Umum PBB pekan depan karena kritik atas penanganannya terhadap krisis Rohingya.
Sekitar 370 ribu Muslim Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak kekerasan di negara bagian Rakhine meningkat bulan lalu.
Suu Kyi menghadapi tuduhan dari negara Barat bahwa dia telah gagal untuk mengatasi kekerasan tersebut.
Militer Myanmar mengatakan bahwa pihaknya memerangi militan Rohingya dan membantah laporan bahwa pihaknya menargetkan warga sipil.
Seorang juru bicara pemerintah untuk Suu Kyi, Zaw Htay, mengatakan, "Dewan negara tidak akan hadir di Majelis Umum," tanpa rincian lebih lanjut.
Juru bicara lain, Aung Shin, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mungkin Suu Kyi memiliki masalah yang lebih mendesak untuk ditangani, menambahkan, "Dia tidak pernah takut menghadapi kritik atau menghadapi masalah."
Suu Kyi dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam diskusi sidang Majelis Umum PBB di New York dari tanggal 19 sampai 25 September.
Dalam pidato pertamanya ke Majelis Umum sebagai pemimpin nasional pada bulan September tahun lalu, Suu Kyi membela usaha pemerintahnya untuk menyelesaikan krisis atas perlakuan Rohingya.
Utusan Myanmar untuk PBB telah menyalahkan gerilyawan Rohingya atas kekerasan di negara bagian Rakhine dan mengatakan bahwa Myanmar tidak akan pernah mentolerir kekejaman tersebut.
Namun banyak dari mereka yang melarikan diri mengatakan tentara menanggapi serangan militan Rohingya pada tanggal 25 Agustus dengan kekerasan dan pembakaran desa yang brutal yang bertujuan mengusir mereka.
Pada hari Selasa (12/9/2017), Myanmar mengecam usulan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Raad al-Hussein, bahwa perlakuan terhadap Muslim Rohingya tampak seperti pembersihan etnis.
Orang-orang Rohingya, minoritas Muslim telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar, yang mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada hari Rabu 13 September untuk membahas krisis tersebut. (marloft)
