Aung San Suu Kyi Tidak Muncul di Sidang Keamanan PBB, Menlu RI Lakukan Pembicaraan

Bisnisnews.id-Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap krisis kemanusiaan dan penghilangan etnis muslim Rohingnya (Genosida Muslim Rohingya) di Negara Bagian Rakhine, Myanmar dengan tindakan nyata.

Menteri Luar negeri (Menlu RI) Retno Marsudi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York,Senin (18/9/2017) waktu setempat menegaskan, perhatian Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar serta menyampaikan dukungan terhadap Bangladesh yang menjadi negara penerima pengungsi dari etnis Rohingya yang telah mencapai angka sekitar 400 ribu orang.

Sedangkan Aung San Suu Kyi, penasehat negara Myanmar, yang ditunggu-tunggu kehadirannya dalam sidang itu dikabarkan absen.

Dalam jamuan makan siang, Menlu Retno terus melakukan pembicaraan dan berharap dukungan untuk menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Nampak hadir Menlu Inggris Boris Johnson, dan Menteri Pemuda urusan luar negeri Myanmar, serta Menteri Luar Negeri Bangladesh.

"Dalam pertemuan tersebut, pihak Myanmar memberikan taklimat atau penjelasan briefing mengenai perkembangan situasi yang ada saat ini, antara lain disampaikan oleh otoritas Myanmar bahwa dalam beberapa hari terakhir ini situasi sudah lebih tenang, tidak ada kontak senjata da akses terhadap bantuan kemanusiaan sudah mulai jalan," kata Menlu Retno Marsudi di New York.

Jamuan makan siang tersebut juga dihadiri oleh para menteri luar negeri dan perwakilan dari negara-negara sahabat seperti Turki, Malaysia, RRT, Rusia, Australia, Denmark dan Swedia.

Kata Retno, Indonesia berkomitmen membantu menangani krisis kemanusiaan di Rakhine. Antara lain melalui penyaluran bantuan kemanusiaan ke para pengungsi yang ada di Bangladesh.

"Bantuan kemanusiaan untuk krisis Rohingya telah dikirim ke Bangladesh dengan delapan pesawat," kata Menlu.

Dalam diskusi tersebut, pihak Myanmar menyatakan kesanggupannya untuk melibatkan PBB dalam pemberian bantuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine.

Para menlu negara sahabat juga menekankan pentingya agar rekomendasi dari laporan Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan.

Retno menambahkan, Indonesia juga mendorong agar Bangladesh dan Myanmar untuk segera menggelar pertemuan dalam rangka menangani isu yang terkait pengungsi dan perbatasan. (Adhitio)