Surat edaran yang telah ditetapkan pada 11 Oktober 2019 lalu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Disana dijelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan terhadap mobil barang yang melanggar ODOL. Dikatakan Budi Setiyadi selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), "Sama dengan apa yang saya tegaskan bahwa kami dari Ditjen Hubdat serius untuk memberantas ODOL (Over Dimension Over Loading), maka pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih akan dilakukan dengan penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih dan/atau ukuran lebih," kata Dirjen Budi pada Jumat (1/11/2019). 

 Dirjen Budi menjelaskan bahwa pihaknya nanti akan melakukan pengawasan dengan cara mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur Kriteria uji tipe dan uji kendaraan. "Selain itu kami dari Ditjen Hubdat akan mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau ukuran lebih,Sebut Dirjen Budi. 

Budi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korlantas Polri maupun Badan Reserse Kriminal, Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Saya juga akan koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk pengawasan dan penindakan pelanggaran. 

Diuraikan Dirjen Budi, dalam SE 21 Tahun 2019 juga dijabarkan bahwa perusahaan agen pemegang merek kendaraan bermotor dilarang untuk memproduksi, memasarkan, dan mengimpor mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih. 

 "Di Surat Edaran tersebut juga ditulis kalau perusahaan karoseri dan/atau penjual kendaraan bermotor (dealer) dilarang memproduksi, merakit, dan melayani pembelian kendaraan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran. Saya juga minta untuk seluruh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha, maupun pemilik barang untuk tidak lagi bekerja sama dengan truk yang ODOL," urai Dirjen Budi. 

Dia menambahkan kalau memang ada perusahaan angkutan umum yang kendaraannya ODOL, maka diimbau untuk segera melakukan normalisasi kendaraan. Di sisi lain, bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun kabupaten/kota amat dibutuhkan untuk pengawasan dan penindakan tegas. 

 "Jadi untuk pengujian terhadap dimensi mobil barang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai SE ini juga kami harap agar Dishub tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih," tegas Dirjen Budi. (helmi)