Fasilitas Keselamatan Pelayaran Diresmikan Serentak Oleh Kemenhub RI
Rabu, 26 Februari 2020, 14:55 WIBBisnisNews.id -- Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang diwakili Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan meresmikan beberapa fasilitas keselamatan pelayaran di Indonesia. Fasilitas keselamatan pelayaran itu antara lain, Vessel Traffic Services (VTS) di Cirebon, Jawa Barat yang diresmikan serentak.
Mereka adalah Gedung Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap, Jawa Tengah. Gedung Kantor dan rumah dinas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas III Kendawangan, Kalimantan Barat. Gedung VTS Cirebon, Jawa Barat serta Gedung VTS Teluk Bayur, Sumatera Barat.
“Pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran seperti Vessel Traffic Services (VTS) di sejumlah Distrik Navigasi merupakan bukti nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat serta sebagai wujud keseriusan Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan khususnya dalam menjamin keselamatan pelayaran” kata Hengki dalam siaran pers di Jakarta.
Menurutnya, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur seperti gedung perkantoran, rumah dinas maupun dalam menjamin keselamatan pelayaran sebagai tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa menyaksikan bersama peresmian beberapa infrastruktur yang telah selesai pembangunannya, tidak hanya infrastruktur fisik seperti gedung kantor, rumah dinas tetapi juga infrastruktur penunjang keselamatan pelayaran berupa Gedung VTS,” ujar Hengki.
Menurutnya keberadaan VTS ini sangat dibutuhkan karena fungsinya dalam menjamin keselamatan pelayaran, yaitu untuk memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran. Selain itu, VTS juga berfungsi dalam mendorong efisiensi bernavigasi serta meningkatkan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa VTS.
Hengki berpesan, dalam operasional VTS harus diintegrasikan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang lainnya seperti sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran. Sebab dengan keberadaan VTS yang terintegrasi tersebut dapat memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lintas pelayaran. Kemudian mendorong efisiensi bernavigasi, perlindungan lingkungan maritim serta memberikan kemampuan bagi pihak terkait untuk berinteraksi dan menanggapi perkembangan situasi lalu-lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan secara real time, baik data, suara, maupun visual.
Ia juga berharap, dengan dibangunnya gedung VTS di seluruh wilayah Indonesia ke depan keselamatan pelayaran dapat lebih terjamin karena lalu lintas kapal di dalam wilayah cakupan setiap VTS akan menjadi lebih aman dan efisien sehingga dapat menurunkan resiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.
Sebagaimana diketahui, lanjut Hengki pelayanan VTS mencakup setidaknya tiga hal yaitu pelayanan informasi (Information Service), pelayanan bantu navigasi (Navigation Assistence Service), dan pelayanan pengorganisasian lalu lintas (Traffic Organization Service).
“Dengan tiga fungsi ini, pelanggaran terhadap keselamatan pelayaran dapat diketahui dan dikoreksi. Bila terjadi insiden pun, maka rekaman data dan visual ini menjadi alat bukti yang kuat untuk mengetahui pihak mana yang bersalah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Hengki juga mengingatkan bahwa pembangunan tersebut sepenuhnya menggunakan dana APBN yang harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
“Saya minta agar seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dapat menjaga, merawat dan memelihara kebersihannya baik itu gedung kantor, pelabuhan ataupun sarana penunjang lainnya sehingga kondisinya dapat terus terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas,” tegas Hengki.(nda/helmi)