Irak Putus Transportasi Udara, AS Tidak Akui Kemerdekaan Irak Kurdi

(Photo :Ako Rasheed / Reuters)

Bisnisnews.id - Amerika Serikat tidak mengakui referendum kemerdekaan Irak Kurdi dan meminta semua pihak untuk menolak penggunaan kekerasan dan terlibat dalam dialog, Sekretaris Negara Rex Tillerson mengatakan pada hari Jumat 29 September.

"Amerika Serikat tidak mengakui referendum unilateral Pemerintah Daerah Kurdistan yang diadakan pada hari Senin (25/9/2017)," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AFP.

"Pemungutan suara dan hasilnya kurang legitimasi. Kami terus mendukung Irak yang bersatu, federal, demokratis dan sejahtera."

"Amerika Serikat meminta semua pihak, termasuk tetangga Irak, untuk menolak tindakan sepihak dan penggunaan kekerasan."

Ia mengatakan Washington prihatin dengan konsekuensi potensial negatif dari langkah sepihak ini.

"Kami mendesak pihak Kurdi Irak untuk menghormati peran pemerintah pusat yang diamanatkan secara konstitusional dan kami menyerukan kepada pemerintah pusat untuk menolak ancaman atau bahkan mengacu pada kemungkinan penggunaan kekuatan," kata Tillerson, mendesak semua pihak untuk tetap fokus pada perang melawan kelompok ISIS.

Washington sebelumnya telah memperingatkan bahwa pemungutan suara di wilayah Kurdi otonom di Irak utara dan beberapa daerah yang disengketakan akan meningkatkan ketidakstabilan.

Larangan penerbangan
Pemerintah Irak memutuskan hubungan langsung Kurdistan dengan dunia luar tanpa batas waktu pada hari Jumat 29 September untuk mengisolasi wilayah otonomi itu memilih merdeka.

Pemerintah pusat di Baghdad telah memerintahkan penghentian semua penerbangan asing ke dan dari daerah otonomi Kurdi dari pukul 18:00 (1500 GMT) pada hari Jumat (29/9/2017).

Menteri transportasi Kurdi Irak, Mawlud Bawa Murad mengatakan larangan di bandara Arbil akan berdampak negatif pada semua bisnis internasional di wilayah Kurdistan, di samping semua warga sipil dari semua negara.

Arbil adalah pintu gerbang utama bagi pekerja bantuan kemanusiaan yang membantu rakyat Irak yang terkena dampak perang melawan kelompok ISIS.

Washington mengatakan sebelumnya bahwa pihaknya akan bersedia memfasilitasi pembicaraan antara otoritas Kurdi Irak dan Baghdad.

Tetangga Kurdi, Turki dan Iran juga sangat menentang pemungutan suara, karena takut akan mengobarkan aspirasi separatis dari populasi Kurdi mereka yang cukup besar.

Ankara telah mengancam serangkaian tindakan termasuk menghalangi ekspor minyak melalui wilayah Turki.

Suku Kurdi yang berbatasan dengan Turki, Iran dan Suriah telah mengutuk penangguhan penerbangan tersebut sebagai hukuman kolektif.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan bahwa ini bukan hukuman, tapi sebuah tindakan hukum yang akan dibatalkan jika otoritas transportasi dipindahkan ke Baghdad sesuai dengan konstitusi Irak. (marloft)