BisnisNews.id -- Pertemuan Indonesia-Singapura   telah menyepakati Kerangka Negosiasi untuk Wilayah Informasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR) - Framework for Negotiation of FIR Realignment mencakup wilayah teritorial RI dan di wilayah Kepulauan Riau yang saat ini masih dikelola oleh Singapura dan Malaysia.

Kesepakatan itu dicapai dalam kunjungan Presiden Jokowi  ke Singapura dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Istana Singapura  didampingi Menhub Budi Karya Sumadi Selasa (8/10/2019) kemarin.

“Berkaitan dengan FIR, kami bersama Kementerian Luar Negeri di bawah koordinasi Kemenko Maritim sudah bekerja hampir dua tahun ini. Kita  berdiskusi untuk menyelesaikan pengelolaan FIR pada tahun ini, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Jokowi,” ujar Menhub Budi.

Kerangka Negosiasi FIR telah ditandatangani pada 12 September 2019. Kemudian, Pada 7 Oktober 2019 tim teknis kedua negara telah bertemu. Selanjutnya, tim teknis akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih intensif.

“Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Saat ini framework sudah disetujui, bahkan sudah ada Term Of Refernce (TOR). Dirjen Perhubungan Udara juga sudah melakukan diskusi bersama Dirjen Kemenlu bahwa terdapat beberapa koreksi dari perjanjian terkait FIR yang sudah ada sejak tahun 1995. Koreksi itu tentu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” terang Menhub Budi Konvensi ICAO di Dublin

Sebagai informasi, FIR di Kepri yang dikelola Singapura, berawal ketika Konvensi ICAO di Dublin, Irlandia pada tahun 1946. Saat itu,  Singapura masih dikuasai Inggris dianggap mumpuni secara peralatan dan SDM, sementara Indonesia baru merdeka sehingga tidak hadir pada pertemuan tersebut.

Oleh karena itu, Singapura dan Malaysia mengelola FIR di wilayah Kepri. Singapura memegang kendali sektor A dan C, sedangkan Malaysia mengendalikan Sektor B.

Pada Tahun 1995 dilakukan perjanjian antara kedua negara yang telah Merdeka, dimana kesepakatan pengelolaan FIR di Kepri tetap dikelola pihak Singapura.

Sebagaimana diamanatkan UU No.1/2009 tentang Penerbangan  pasal 458, disebutkan bahwa pelayanan navigasi penerbangan di wilayah udara RI yang di delegasikan negara lain melalui perjanjian, harus dievaluasi dan dilayani Lembaga Navigasi Penerbangan Indonesia paling lambat 15 tahun sejak diundangkan atau pada Tahun 2024.

Pada 18 September 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi  agar pengambilalihan dilakukan lebih cepat yaitu pada Tahun 2019. Hal itu dilakukan karena Indonesia sudah memiliki kapasitas baik itu infrastruktur navigasi maupun SDM untuk mengatur lalu-lintas penerbangannya sendiri.

Kerjasama Sektor Transportasi

Indonesia-Singapura  juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor transportasi. Menhub  Budi menyampaikan inisiatif Indonesia untuk melakukan kerjasama pendanaan proyek infrastruktur transportasi dengan Singapura seperti : Proyek Kereta Api (KA) Makassar-Parepare dan Bandara Labuan Bajo melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“Berkaitan dengan Bandara Labuan Bajo, memang sedang dilakukan finalisasi kerjasama dengan Changi Singapura. Jika ini berhasil, maka ini menjadi satu hal yang baik dan diharapkan semakin meningkatkan pelayanan Bandara di daerah yang menjadi destinasi wisata prioritas yang tengah dikembangkan Pemerintah,” ungkap Menhub Budi.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, terkait KA Makassar-Parepare, akan dilakukan inisiatif mengkerjasamakan penyediaan Sarananya dengan pihak Swasta. Kemudian terkait Bandara Labuan Bajo, ada inisiatif kerjasama Pengembangan Pelabuhan Kendal oleh Perusahaan asal Singapura, PSA International Pte Ltd. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal.

Menhub mengungkapkan, akan mendorong sektor Swasta kedua Negara untuk melakukan pertemuan Business To Business (B to B) untuk melakukan inisiatif-inisiatif kerjasama Proyek-Proyek unsolicited (Proyek yang diprakarasi Badan Usaha).