Dewan Keamanan PBB Sepakat Keluarkan Sanksi Baru Untuk Korea Utara
Selasa, 12 September 2017, 11:32 WIB
Bisnisnews.id - Dewan Keamanan PBB, hari Senin malam (11/9/2017) menyetujui sanksi baru untuk Korea Utara. Namun bukan sanksi melarang semua impor minyak dan membekukan aset internasional pemerintah dan pemimpinnya Kim Jong Un, seperti yang diharapkan AS.
Resolusi tersebut menanggapi ledakan uji coba nuklir keenam Pyongyang (3/9/2017) yang melarang Korea Utara mengimpor semua cairan dan kondensat gas alam, melarang semua ekspor tekstil dan melarang negara manapun mengizinkan izin kerja baru untuk pekerja Korea Utara. Dua hal ini merupakan sumber utama mata uang keras untuk mereka.
Sedangkan untuk energi, PBB menghentikan impor minyak mentah Pyongyang pada tingkat 12 bulan terakhir dan membatasi impor produk minyak sulingan menjadi 2 juta barel per tahun.
Resolusi itu tidak termasuk sanksi yang diinginkan AS terhadap maskapai nasional dan tentara Korea Utara.
Meskipun demikian, Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan kepada dewan bahwa ini adalah tindakan terkuat yang pernah diterapkan di Korea Utara. Namun dia menekankan bahwa langkah-langkah ini hanya berlaku jika semua negara menerapkannya sepenuhnya dan agresif.
Dalam peringatan 16 tahun serangan teroris 9/1, dalam pesan yang jelas kepada ancaman Korea Utara untuk menyerang AS, Haley berkata, "Kami tidak akan pernah melupakan pelajaran bahwa mereka yang memiliki niat jahat harus dikonfrontasi."
"Hari ini kita mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah menerima Korea Utara memiliki senjata nuklir," katanya. "Kami selesai mencoba mendorong rezim tersebut melakukan hal yang benar dan mengambil langkah untuk mencegahnya melakukan hal yang salah."
Haley mengatakan AS tidak merasa senang untuk memperkuat sanksi dan mengulangi bahwa AS tidak menginginkan perang.
"Rejim Korea Utara belum melewati titik untuk kembali," katanya. "Jika setuju menghentikan program nuklirnya, dia bisa merebut kembali masa depannya. Jika terbukti bisa hidup dalam damai, dunia akan hidup damai dengan itu. Jika Korea Utara melanjutkan jalan berbahaya, kita akan melanjutkan tekanan. "
Kesepakatan akhir dicapai setelah negosiasi antara AS dan China, sekutu Korea Utara dan mitra dagang utama. Haley mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak akan pernah terjadi tanpa hubungan kuat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.
Namun, ketentuannya turun secara signifikan dari sanksi sangat berat yang diajukan oleh AS pada hari Selasa lalu (5/9/2017), terutama mengenai minyak, di mana larangan lengkap dapat melumpuhkan ekonomi Korea Utara.
Larangan impor produk minyak bumi bisa berdampak, namun Korea Utara masih dapat mengimpor sejumlah minyak mentah yang sama tahun ini.
Larangan tekstil juga penting. Tekstil merupakan sumber utama pendapatan ekspor Korea Utara setelah batubara, besi, makanan laut dan mineral lainnya yang telah sangat dibatasi oleh resolusi PBB sebelumnya. Ekspor tekstil Korea Utara pada 2016 mencapai 752,5 juta dolar, terhitung sekitar seperempat dari total 3 miliar dolar untuk ekspor barang dagangan, menurut data pemerintah Korea Selatan.
Haley mengatakan bahwa administrasi Trump percaya bahwa sanksi baru yang dikombinasikan dengan tindakan sebelumnya akan melarang lebih dari 90 persen ekspor Korea Utara yang dilaporkan pada tahun 2016.
Sedangkan untuk warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri, AS mengatakan bahwa larangan izin kerja baru pada akhirnya akan merugikan Korea Utara sekitar 500 juta dolar setahun, setelah izin kerja saat ini berakhir. AS memperkirakan sekitar 93 ribu warga Korea Utara bekerja di luar negeri, kata pejabat AS.
Di luar dari yang telah disetujui tadi, draf AS yang asli sebenarnya memerintahkan semua negara memberlakukan pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap Kim Jong Un dan empat pejabat tinggi partai dan pemerintah lainnya. Resolusi itu menambahkan hanya satu orang ke daftar sanksi yaitu Pak Yong Sik, anggota Partai Pekerja Korea Komisi Militer Pusat, yang mengendalikan militer Korea Utara dan membantu mengarahkan industri militernya.
Draf AS yang asli juga akan membekukan aset maskapai penerbangan milik Korea Utara Air Koryo, Tentara Rakyat Korea dan lima entitas militer dan partai kuat lainnya.
Reaksi Korea Utara
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan sebuah pernyataan pada Senin pagi (11/09/2017) yang mengatakan bahwa pihaknya memperingatkan bahwa pihaknya siap dan bersedia menanggapi tindakannya sendiri. Dikatakan, AS akan membayar harga yang mahal jika sanksi yang diajukan oleh Washington diadopsi.
China dan Rusia telah meminta resolusi politik yang berfokus pada krisis yang meningkat mengenai program nuklir Korea Utara. Mereka telah mengusulkan pembekuan yang akan menghentikan uji coba nuklir dan rudal Korea Utara dengan imbalan AS dan Korea Selatan menghentikan latihan militer bersama mereka, namun AS telah menolaknya.
Dilansir dari AP, resolusi sekarang menambahkan isi baru yang mendesak kerja lebih lanjut untuk mengurangi ketegangan sehingga dapat memajukan prospek penyelesaian komprehensif." Ini untuk menegaskan ulang perundingan enam pihak yang telah lama terhenti dengan melibatkan Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang dan Korea Selatan. (marloft)
