Pemerintah Bersama BI, OJK dan LPS Terus Koordinasi Menjaga Stabilitas Ekonomi

Bisnisnews.id - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan reformasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (28/5/2018) mengatakan, koordinasi itu diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah.

"Penguatan koordinasi kebijakan ini dilakukan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah," kata Darmin.

Hair dalam kimpa pers tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Darmin mengatakan pemerintah bersama otoritas KSSK akan terus meningkatkan kewaspadaan, berkoordinasi serta siap mengambil kebijakan yang perlu untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat.

Fokus koordinasi kebijakan jangka pendek akan diprioritaskan untuk memperkuat stabilitas terhadap tekanan global terutama menyangkut pergerakan rupiah, inflasi, kinerja anggaran, neraca transaksi berjalan maupun neraca perdagangan.

Dikatakan, penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK. Selain itu juga mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS.

Implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil menurut Darmin, akan dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Meski pemerintah bersama dengan otoritas KSSK melakukan penguatan koordinasi, Darmin memastikan kondisi perekonomian secara umum masih dalam keadaan terjaga, baik dan kuat, meski saat ini terdapat tekanan yang berasal dari eksternal.

Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah akan terus mengelola pelaksanaan APBN 2018 agar lebih kredibel dan memadai sehingga instrumen fiskal bisa diandalkan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan dari proses pembangunan.

Kinerja penerimaan pajak telah tercatat tumbuh baik yang memperlihatkan adanya pergerakan ekonomi di seluruh sektor, sedangkan realisasi belanja sudah dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Pemerintah terus berkomitmen dalam jangka menengah untuk menjaga defisit APBN yang semakin kecil dengan meningkatkan sisi penerimaan negara dan menjaga efektivitas serta produktivitas belanja," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan pemerintah juga akan menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta transparansi dari BUMN agar BUMN menjadi sumber kepastian dan penggerak ekonomi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat.

Guna menjalankan peran BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional. BUMN akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan inovatif seperti sekuritisasi aset, KIK Efek Beragun Aset, Komodo Bonds, kerja sama dengan investor strategis serta meningkatkan sinergi antar BUMN. (Ari)