Tol Laut Belum Maksimal, Pemerintah Siapkan 40 Reefer Container
Jumat, 24 Agustus 2018, 18:28 WIB
Bisnisnews.id - Pemerintah menyiapkan 40 unit reefer container mengangkut ikan dari Kawasan Timur Indonesia (KTI), untuk mendongkrak volume muat arus balik kapal Tol Laut, yang dalam empat tahun terakhir ini dinilai masih sangat rendah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, upaya lain medongkrak distribusi barang dari KTI ke kawasan Barat Indonesia, seperti Jawa ialah dengan memberikan diskon khusus biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap lima unit dry container dan lima unit reefer container pertama yang dibooking.
"Kami dipastikan tidak ada penambahan pagu subsidi. Selama ini dengan anggaran 447 M, kami melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yg tidak perlu. Dan terbukti program tol laut angkutan barang bisa mengoperasikan 19 kapal dari target 15 kapal tahun 2018 ini. Bahkan kita masih akan menambah tiga kapal feeder lagi sebelum akhir tahun sehingga total 22 kapal," ujar Wisnu, Jumat (24/8/2018) di Jakarta, terkait rencana evaluasi program tol laut.
Dijelaskan, angka subsidi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan program subsidi transportasi yang lainnya.
“Kami juga sedang mengkaji kemungkinan untuk pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (T3P)," kata Wusnu.
T3P untuk dry dan reefer container kosong , ungkapnya akan dilakukan melalui subsidi operasi kapal dengan operator PT. Pelni, sehingga idak ada tambahan subsidi lagi karena kapal sudah dicharter PP.
Terkait usulan beberapa pihak bahwa Pemerintah diminta memberikan subsidi juga ke semua kegiatan container handling dan reposisi di pelabuhan, usulan tersebut saat ini tegas Wisnu belum tepat.
Kendati demikian Wisnu berharap, agar ruang muat kapal pada saat arus balik bisa dimanfaatkan secara maksimal perlu keterlibatan pemerintah daerah mendorong komoditi yang menjadi potensi di daerahnya masing-masing.
"Pemerintah terus mengevaluasi dan melakukan sejumlah perbaikan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Program Tol Laut," kata Wisnu.
Program Tol Laut sendiri bertujuan mendistribusikan logistik ke daerah T3P sekaligus menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, ungkap Wisnu, penyelenggaraan tol laut mampu mewujudkan terciptanya konektivitas wilayah di Indonesia, sehingga dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia wilayah Barat dan Indonesia wilayah Timur.
Disebutkan, fokus evaluasi tol laut seperti yang sering dikeluhkan ialah, soal ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik, serta tentunya dampak pelaksanaan program tol laut terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Padahal, kata Wisnu, program Tol Laut dapat dimanfaatan secara maksimal untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa. Dari segi biaya, lebih menguntungkan karena harga angkut relatif lebih murah dan juga dapat mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. (Syam S)
