Minggu, 20 Mei 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Internasional / / Berita

REFERENDUM
Minggu, 16 April 2017 14:42 WIB

Rakyat Turki,  Ya Atau Tidak Untuk Kekuasaan Absolut Erdogan 


Kekuasaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan diperluas atau tidak ditentukan dalam referendum Minggu.

Bisnisnews.id - Masa depan demokrasi Turki ditentukan Minggu (16/4/2017) ini. Rakyat Turki akan menentukan apakah setuju atau tidak memperluas kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pilihan itu ditentukan dalam referendum yang dihelat pagi ini untuk mengubah sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut, apakah tetap pada sistem presidensial parlementer atau berganti menjadi presidensial absolut.

Referendum bersejarah ini akan menentukan apakah Presiden Recep Tayyip Erdogan mampu menggantikan sistem parlementer dengan sistem presidensial eksekutif dalam pemerintahan Turki.

Pendukung referendum mengatakan, perubahan konstitusi akan merampingkan dan memodernisasi negara. Akan tetapi, penentang referendum mengaku khawatir jika perubahan konstitusi bisa menyebabkan otoritarianisme yang lebih besar

Suara "ya" dalam referendum bisa membuat Erdogan tetap berkuasa di Turki hingga 2029. Erdogan juga akan mendapatkan kekuatan lebih besar untuk menunjuk menteri kabinet, memilih hakim senior, dan membubarkan parlemen. Sebanyak 55 juta orang berhak memilih di 167 ribu TPS yang tersebar di seluruh wilayah. Hasil referendum diharapkan dapat diumumkan Minggu malam.

Erdogan mengatakan, perubahan konstitusi diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi oleh Turki. Perubahan juga perlu untuk menghapuskan pengaruh koalisi pemerintahan yang rapuh di masa lalu.

Dalam kampanye terakhirnya di distrik Tuzla, ibu kota Istanbul, Erdogan mengatakan kepada pendukungnya bahwa konstitusi baru akan memberikan stabilitas yang diperlukan negara untuk tumbuh dan berkembang. "Turki bisa melompat ke masa depan," kata Erdogan, dikutip BBC.

Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki pada 2014, setelah lebih dari satu dekade menjabat sebagai perdana menteri. Referendum kali ini akan menghapuskan jabatan perdana menteri, yang memungkinkan presiden untuk mengatur semua birokrasi negara di bawah kekuasaannya.

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan suara "ya" dalam referendum akan membahayakan negara. "Kami seperti sedang menempatkan 80 juta orang ke dalam bus tanpa rem. Kami tidak tahu kemana bus akan menuju," kata dia.

Rancangan konsitusi baru menyatakan bahwa pemilihan presiden dan parlemen akan diselenggarakan pada 3 November 2019. Presiden dapat menjabat selama lima tahun, untuk maksimal dua periode. (Gungde Ariwangsa)

 

Arena  -  Minggu, 20 Mei 2018
INAPGOC
Asian Para Games 2018 Berjalan Aman

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengingatkan Ketua Umum Panitia Nasional Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC),  Raja Sapta  Oktohari  terkait persiapan keamanan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Minggu, 20 Mei 2018
KESELAMATAN PENERBANGAN
Runway Bandara Juanda Surabaya Amblas , puluhan Penerbangan Terganggu

Bisnisnews.id - Maskapai Lion Air mengumumkan, pelayanan penerbangan dari bandara Juanda Surabaya kembali normal setelah fasilitas landas pacu (runway) dinyatakan aman (safety) untuk proses lepas landas (take off) dan mendarat . . .
Selengkapnya

 

Arena  -  Minggu, 20 Mei 2018
ASIAN PARA GAMES 2018
Menpora Apresiasi Kerja Keras INAPGOC

Bisnisnews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan apresiasi kepada Panitia Nasional Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC). yang sejak tahun lalu telah menunjukan progress yang menggembirakan. . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 19 Mei 2018
RESOLUSI PBB
AS dan Australia Menolak Penyelidikan Kejahatam Perang Israel Terhadap Palestina

Bisnisnews.id  -  Amerika Serikat  dan Australia menolak dlakukannya resolusi untuk mengirim tim investigasi  menyelididki pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina, khusunya Jalur Gaza. Rapat Dewan Khusus . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Sabtu, 19 Mei 2018
SIDANG OKI
Wapres Jusuf Kalla Desak Hamas dan Fatah Bersatu dan Kompak

Bisnisnews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Hamas dan Fatah bersatu dan mennyelesaikan konflik internal. Dengaan demikian, dukungan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara diplomatis akan semakin memperkuat . . .
Selengkapnya