Selasa, 19 September 2017

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Industri / Penerbangan / Berita

PROTOKOLER
Jumat, 21 April 2017 20:28 WIB

Penerbangan VVIP  di Halim Telah Diatur Sejak 2014



Bisnisnews.id-Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso menegaskan, jadwal penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sudah disesuaikan antara penerbangan VVIP, militer (TNI AU) dan penerbangan komersial sipil.

Hal itu,  kata Dirjen Agus, telah disepakati sejak Bandara Halim Perdanakusuma dibuka kembali untuk penerbangan komersial sipil pada 10 Januari 2014.

"Bandara Halim Perdanakusuma adalah bandara enclave sipil. Di mana bandara tersebut terletak di Pangkalan Utama (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma. Lanud Halim Perdanakusuma ini juga melayani penerbangan VVIP Kepresidenan dan tamu-tamu negara," kata Agus,Jumat (21/4/2017).

Penerbangan VVIP tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara no. SKEP/188/VII/2006 tentang VVIP. Yang dimaksud  VVIP adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kepala Negara Pemerintahan Negara Asing.

Dalam Surat Edaran tersebut, diatur tentang prioritas terhadap pergerakan pesawat VVIP. Apabila dibutuhkan, bisa diterbitkan NOTAM Expected Delay dengan ketentuan 30 menit sebelum keberangkatan dan 15 menit setelah kedatangan.

Sedangkan untuk penerbangan kemiliteran, telah diatur dalam aturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Internasional Civil Aviation Organization/ ICAO) ANNEX 11 tentang Air Traffic Services part 2.16 dan 2.17. Serta dalam ANNEX  15 tentang Aeronautical Information Services. Dalam ANNEXs tersebut di antaranya disebutkan bahwa antara penerbangan sipil dan militer harus terintegrasi dan selaras.

"Semua pengaturan tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kenyamanan penumpang," jelas Agus.

Terkait dengan jadwal penerbangan VVIP di Bandara Halim Perdanakusuma pada hari ini, Jumat, 21 April 2017, Agus menyatakan bahwa Ditjen Perhubungan Udara telah mengeluarkan NOTAM No. A1362/17 NOTAM yang isinya bahwa Di Bandara Halim Perdanakusuma ada pergerakan penerbangan VVIP pada pukul 08.00-08.45 UTC dan pukul 10.00-10.45 UTC.

Dengan adanya NOTAM dan mengacu pada aturan-aturan di atas, penerbangan komersial sipil di Bandara Halim Perdanakusuma sudah menyesuaikan dan tidak ada penerbangan yang dibatalkan.(Syam S) 

Baca Juga

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
SIDANG PBB 72
Buka Sidang, Sekjen PBB Angkat Isu Korut Dan Myanmar

Bisnisnews.id - Kecemasan global tentang perang nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Selasa 19 September saat ia membuka pertemuan para pemimpin . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
PERANG RUDAL
Jepang Sebar Pencegat Rudal Di Jalur Peluncuran Korut

Bisnisnews.id - Jepang pada hari Selasa 19 September memindahkan sistem pertahanan rudal di pulau utara Hokkaido ke sebuah pangkalan dekat rute peluncuran rudal Korea Utara terakhir. Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
INVESTASI ASING
Uni Eropa Peringatkan China : Ekonomi Terbuka Atau Tanggung Resiko

Bisnisnews.id - Kelompok bisnis mendesak China pada hari Selasa 19 September untuk melaksanakan janji-janji keterbukaan ekonominya dan memperingatkan bahwa pergerakan lamban dapat memicu reaksi balik terhadap perdagangan bebas . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Penyelidik PBB Tuntut Akses Penuh Tanpa Batas ke Myanmar

Bisnisnews.id - Penyelidik HAM PBB pada hari Selasa 19 September mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses penuh dan tak terbatas ke Myanmar untuk menyelidiki krisis yang sedang berlangsung, namun pemerintah menolak penyelidikan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Selasa, 19 September 2017
KRISIS ROHINGYA
Akhirnya Angkat Bicara, Suu Kyi Tolak Kritik Dunia

Bisnisnews.id - Aung San Suu Kyi mengatakan pada hari Selasa 19 September bahwa dia tidak takut pada pengawasan dunia atas krisis Rohingya, berjanji untuk menahan pelanggar HAM dan memukimkan kembali beberapa dari 410 ribu Muslim . . .
Selengkapnya