Jumat, 28 Juli 2017

Home/ Nasional / Hukum / Berita

Senin, 10 Juli 2017 13:00 WIB

KPK Kembali Periksa Laksamana Sukardi


Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi ketika usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK

Bisnisnews.id - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi kembali akan dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik KPK memanggil Laksamana Sukardi untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SAT (Sjafruddin Arsjad Temenggung) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin 10 Juli 2017.

Sebelumnya Laksamana sempat beberapa kali diperiksa saat KPK menangani kasus BLBI pada 2013-2014. Saat itu dia diperiksa terkait prosedur pengucuran dana BLBI dan kerangka aturan yang menjadi dasar.

Selain Sukardi, komisi antirasywah juga memanggil Sumantri Slamet, mantan Wakil Ketua Bidang Administrasi BPPN.

Sjafruddin dianggap bertanggung jawab dalam mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI milik Sjamsul Nursalim. BDNI salah satu yang mendapat pinjaman likuiditas Rp27,4 triliun dari dana BLBI.

Surat lunas diberikan setelah‎ BDNI ‎menyerahkan sejumlah aset yang mereka miliki. Sebagai salah satu obligor, BDNI memiliki kewajiban sebesar Rp4,8 triliun yang ditukarkan lewat piutang petani tambak PT Dipasena yang dikelola Artalyta Suryani.

KPK mensinyalir ada yang tidak beres dalam penerbitan surat lunas untuk BDNI. SKL tetap dikeluarkan walau hasil restrukturisasi aset BDNI dari piutang PT Dipasena hanya sekitar Rp1,1 triliun. Akibatnya negara merugi Rp3,7 triliun.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Oleh karena itu, hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara. (Gungde Ariwangsa)

Baca Juga

 

Industri  -  Jumat, 28 Juli 2017
LAPORAN KEUANGAN
Kinerja Dua Maskapai Alami Penurunan

Bisnisnews.id - Maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA) melaporkan penurunan laba bersih 8,6 persen untuk kuartal pertama tahun buku 2017-18 dibandingkan tahun lalu, katanya dalam rilis berita pada hari Kamis (27/7/2017). . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Kamis, 27 Juli 2017
KIM JONG NAM
Dua Tersangka Akan Mengaku Tidak Bersalah

Bisnisnews.id - Dua wanita yang dituduh meracuni saudara pemimpin Korea Utara di bandara akan mengaku tidak bersalah saat berada di pengadilan Malaysia pada hari Jumat 28 Juli, kata pengacara mereka. Warga Indonesia, Siti Aisyah . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Kamis, 27 Juli 2017
HUB INTERNASIONAL
Lomba Hub Global, Bandara Singapura dan Hong Kong Terancam

Bisnisnews.id - Selama beberapa dekade, Singapura dan Hong Kong telah menjadi titik transit utama yang menghubungkan wisatawan Asia ke dan dari seluruh dunia. Tapi sekarang, banyaknya bandara hub internasional di Asia yang melakukan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Kamis, 27 Juli 2017
E COMMERCE
Amazon Masuki Asia Tenggara, Dimulai Dari Singapura

Bisnisnews.id - Amazon meluncurkan layanan pengiriman ekspres di Singapura pada hari Kamis 27 Juli, raksasa ritel online AS pertama ke Asia Tenggara dan menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Alibaba China. Aplikasi . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Kamis, 27 Juli 2017
STRATEGI MASKAPAI
Miliki 12 Anak Perusahaan, AirAsia Akan Konsolidasi Jadi One AirAsia

Bisnisnews.id - CEO AirAsia, Tony Fernandes telah mengatakan bahwa dia ingin mengintegrasikan semua operasi maskapai tersebut ke dalam satu entitas penerbangan tunggal. "Saya mencoba menyatukan AirAsia menjadi satu maskapai menjadi . . .
Selengkapnya