Senin, 22 Januari 2018

Home Terbaru Terpopuler

Home/ Nasional / / Berita

DAYA SERAP ANGGARAN
Senin, 17 Juli 2017 11:27 WIB

Lima Kementerian Bakal Kena Reshufle,  Daya Serap Rendah



Ilustrasi


Bisnisnews.id - Rumors soal reshufle kabinet terus berhembus ke publik, meskipun pihak istana setiap kali dikonfirmasi awak media menyatakan, belum ada rencana itu dalam waktu dekat. Informasi lain menyebutkan, ada beberapa menteri akan tergeser, dengan pertimbangan daya serap anggaran.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analisis (CBA) Jajang Nurjaman tetap meyakini, rumors reshufle kabinet akan jadi kenyataan. Perombakan yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait erat dengan petumbuhan ekonomi dan daya serap anggaran di masing-masing kementerian.

Dia beharap, pertimbangan soal kinerja menjadi dasar dan jangan lagi mengacu kepada pertimbangan politik yang pada akhirnya akan menghadapi masalah yang sama. Karena sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014, sudah dua kali tejadi perombakan kabinet.

Fokusnya, kata Jajang adalah kinerja, bukan semata-mata politik. Jadi jangan sampai faktor politik mendominasi. Atas dasar petimbangan itulah, terdapat sejumlah kementerian layak kena reshufle dan Presiden Jokowi bisa menggunakan pertimbangan itu untuk mengganti menterinya, terutama pada hasil analisis semester 1 tahun anggaran 2017.

"Kami berharap pertimbangan reshufle itu didasarkan pada kinerje masing-masing kementerian, bukan hanya berdasarkan bisikan partai yang bersifat politis,"kata Jajang pada Bisnisnews.id, Senin (17/7/2017) di Jakarta.

Ada lima Kementerian yang disebut-sebut layak kena reshuffle dengan alasan daya serap anggaran. Diantaranya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan daya serap 7,3 persen setara Rp229,5 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang daya serap anggarannya hanya 15,8 persen atau setara RP1,4 triliun. Kementerian Perdagangan (Kemendag) daya serap 16,1 persen setara 554,6 miliar.

Dua Kementerian lainnya adalah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) daya serap 19,1 persen setara 728,5 miliar dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) daya serap 22,6 persen setara Rp783,5 miliar.

Rendahnya daya serap itu, kata Jajang jelas tidak sesuai dengan pola kerja Jokowi yang menginginkan para menterinya kerja cepat dan tepat. Termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan juga jadi sorotan, kalau kadernya di jajaran kabinet bakal kena pangkas namun tetap saja pihak partai kurang yakin, dan Presiden Jokowi tidak akan menggeser menteri asal PAN yang akan diganti.

Walau diakui, rendanya daya serap anggaran, bukan sepenuhnya kesalahan menteri yang memimpin kementerian itu tapi kementerian tidak punya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Artinya bukan sepenuhnya salah menteri.

"Kesulitan itu akan muncul, bila di kementerian itu tidak memiliki konsep yang riil dan ini akan mendatangkan kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Akibatnya daya serap anggaran minim," kata Jajang.

Selain lima kementerian yang berdasarkan hasil analisis CBA, bakal kena reshufle dengan alasan kinerja dan rendanya daya serap anggaran, menurut Jajang, akan dilihat lagi pada semester berikutnya.

Walau begitu Jajang mengakui, ada banyak faktor yang mendorong terjadinya perombakan kabinet. Selain soal anggaran, juga politik yang kemungkinan ikut berperan tergesernya menteri dari jajaran kabinet kerja Jokowi JK.

Namun sampai saat ini (semester 1/2017), baru ada lima kementerian yang bakal kena reshufle yang didasarkan pada kinerja. Kementerian lain yang juga sempat dapat sorotan, seperti Kementerian Perhubungan, Kemenneg BUMN dan sejumlah kementerian lainnya bila mengacu pada kinerja, kata Jajang sepertinya akan jadi pertimbangan.

"Kan faktornya banyak, semuanya bisa saja terjadi, tapi fokus kami soal kinerja dan ini menjadi usulan, reshufle harus diukur dari kinerja bukan kepentingan politik," jelasnya. (Syam S)

 

Baca Juga:

-Di Monas Air Mancur Kembali Berjoged

 

Baca Juga

 

Internasional  -  Senin, 22 Januari 2018
DEMONSTRASI
PBB : Anti Presiden, Enam Tewas Di Kongo

Bisnisnews.id - Enam orang tewas di Republik Demokratik Kongo pada hari Minggu 21 Januari, kata PBB, karena pihak berwenang melarang demonstrasi terhadap Presiden Joseph Kabila. Saksi mata mengatakan pasukan keamanan melepaskan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Minggu, 21 Januari 2018
PROYEK CHANGI
Singapura Kenakan Pajak Tambahan Kepada Penumpang

Bisnisnews.id - Otoritas penerbangan sipil Singapura(CAAS)  berencana akan menaikan pajak 10 -15 dolar Singapura kepada para penumpang dari dan ke bandara Changi. Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai perluasan . . .
Selengkapnya

 

Regulasi  -  Minggu, 21 Januari 2018
REGULASI
Sertifikasi Kapal Wajib Mencantumkan Bahasa Indonesia

Bisnisnews.id - Mulai 1 Februari 2018 Sertifikat Garis Muat Kapal berbendera Indonesia yang dikeluarkan Badan Klasifikasi Nasional maupun Asing, wajib mencantumkan format berbahasa Indonesia. Direktur Perkapalan dan Kepelautan . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Minggu, 21 Januari 2018
MINYAK DUNIA
Arab Saudi Serukan Perpanjang Pemangkasan Produksi

Bisnisnews.id - Arab Saudi menyerukan hari Minggu 21 Januari untuk memperpanjang kerjasama antara produsen OPEC dan non-OPEC sampai lewat dari 2018. Seruan tersebut datang setelah harga minyak mencapai 70 dolar per barel berkat . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Minggu, 21 Januari 2018
SERANGAN KABUL
Taliban Serang Hotel Intercontinental, Enam Tewas

Bisnisnews.id - Orang-orang bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Kabul dan membunuh setidaknya 6 orang dalam pertempuran 12 jam yang membuat sebagian bangunan terbakar. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan di . . .
Selengkapnya