Senin, 24 Juli 2017

Home/ Nasional / / Berita

Senin, 17 Juli 2017 11:27 WIB

Lima Kementerian Bakal Kena Reshufle,  Daya Serap Rendah



Ilustrasi


Bisnisnews.id - Rumors soal reshufle kabinet terus berhembus ke publik, meskipun pihak istana setiap kali dikonfirmasi awak media menyatakan, belum ada rencana itu dalam waktu dekat. Informasi lain menyebutkan, ada beberapa menteri akan tergeser, dengan pertimbangan daya serap anggaran.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analisis (CBA) Jajang Nurjaman tetap meyakini, rumors reshufle kabinet akan jadi kenyataan. Perombakan yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait erat dengan petumbuhan ekonomi dan daya serap anggaran di masing-masing kementerian.

Dia beharap, pertimbangan soal kinerja menjadi dasar dan jangan lagi mengacu kepada pertimbangan politik yang pada akhirnya akan menghadapi masalah yang sama. Karena sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014, sudah dua kali tejadi perombakan kabinet.

Fokusnya, kata Jajang adalah kinerja, bukan semata-mata politik. Jadi jangan sampai faktor politik mendominasi. Atas dasar petimbangan itulah, terdapat sejumlah kementerian layak kena reshufle dan Presiden Jokowi bisa menggunakan pertimbangan itu untuk mengganti menterinya, terutama pada hasil analisis semester 1 tahun anggaran 2017.

"Kami berharap pertimbangan reshufle itu didasarkan pada kinerje masing-masing kementerian, bukan hanya berdasarkan bisikan partai yang bersifat politis,"kata Jajang pada Bisnisnews.id, Senin (17/7/2017) di Jakarta.

Ada lima Kementerian yang disebut-sebut layak kena reshuffle dengan alasan daya serap anggaran. Diantaranya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan daya serap 7,3 persen setara Rp229,5 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang daya serap anggarannya hanya 15,8 persen atau setara RP1,4 triliun. Kementerian Perdagangan (Kemendag) daya serap 16,1 persen setara 554,6 miliar.

Dua Kementerian lainnya adalah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) daya serap 19,1 persen setara 728,5 miliar dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) daya serap 22,6 persen setara Rp783,5 miliar.

Rendahnya daya serap itu, kata Jajang jelas tidak sesuai dengan pola kerja Jokowi yang menginginkan para menterinya kerja cepat dan tepat. Termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan juga jadi sorotan, kalau kadernya di jajaran kabinet bakal kena pangkas namun tetap saja pihak partai kurang yakin, dan Presiden Jokowi tidak akan menggeser menteri asal PAN yang akan diganti.

Walau diakui, rendanya daya serap anggaran, bukan sepenuhnya kesalahan menteri yang memimpin kementerian itu tapi kementerian tidak punya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Artinya bukan sepenuhnya salah menteri.

"Kesulitan itu akan muncul, bila di kementerian itu tidak memiliki konsep yang riil dan ini akan mendatangkan kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Akibatnya daya serap anggaran minim," kata Jajang.

Selain lima kementerian yang berdasarkan hasil analisis CBA, bakal kena reshufle dengan alasan kinerja dan rendanya daya serap anggaran, menurut Jajang, akan dilihat lagi pada semester berikutnya.

Walau begitu Jajang mengakui, ada banyak faktor yang mendorong terjadinya perombakan kabinet. Selain soal anggaran, juga politik yang kemungkinan ikut berperan tergesernya menteri dari jajaran kabinet kerja Jokowi JK.

Namun sampai saat ini (semester 1/2017), baru ada lima kementerian yang bakal kena reshufle yang didasarkan pada kinerja. Kementerian lain yang juga sempat dapat sorotan, seperti Kementerian Perhubungan, Kemenneg BUMN dan sejumlah kementerian lainnya bila mengacu pada kinerja, kata Jajang sepertinya akan jadi pertimbangan.

"Kan faktornya banyak, semuanya bisa saja terjadi, tapi fokus kami soal kinerja dan ini menjadi usulan, reshufle harus diukur dari kinerja bukan kepentingan politik," jelasnya. (Syam S)

 

Baca Juga:

-Di Monas Air Mancur Kembali Berjoged

 

Baca Juga

 

Nasional  -  Senin, 24 Juli 2017
PANSUS KPK
Mengagetkan, Komisioner KPK Terima Uang Rp 1 Miliar ?

Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis saat diambil sumpahnya agar memberikan keterangan sejujurnya sebelum dimulainya Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK di ruang KK 1, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, . . .
Selengkapnya

 

Nasional  -  Senin, 24 Juli 2017
MEGA KORUPSI
Soal Pelindo II, Prima Tuntut Menneg BUMN Ditangkap

Bisnisnews.id - Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) akan melakukan aksi demo terkait kasus mega korupsi Pelindo II hari Selasa 25 Juli 2017 di Gedung KPK. Menurut Syaroni, Ketua Presidium PRIMA bahwa demo "Segera Tangkap Rini . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 24 Juli 2017
MILITER DAN INTELIJEN
1.200 Tentara Dari 22 Negara Tiba Untuk Olimpiade Militer Rusia 2017

Bisnisnews.id - Pasukan dari 22 negara telah tiba di Rusia untuk Olimpiade Internasional Militer Rusia. Sekitar 1.200 tentara dari China, India, Iran dan beberapa negara sekutu Rusia atau netral diperkirakan akan ambil bagian, . . .
Selengkapnya

 

Internasional  -  Senin, 24 Juli 2017
OBOR
China Harap Pembangunan Kereta Api Thailand Dipercepat

Bisnisnews.id - Menteri luar negeri China mengatakan dia berharap pembangunan perkeretaapian Thailand yang baru dapat segera dimulai sehingga Thailand akan memiliki akses yang lebih baik ke pasar China. Wang Yi sedang dalam kunjungan . . .
Selengkapnya

 

Industri  -  Senin, 24 Juli 2017
LAYANAN
Hasil Survei, Tiga Bandara AP I Masuk 10 Besar Dunia

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, raih peringkat II jumlah penumpang terbanyak oleh lembaga pemeringkat ACI Bisnisnews.id-Tiga bandara PT Angkasa Pura I masuk peringkat 10 besar dunia kategori jumlah penumpang, hasil survei penilaian . . .
Selengkapnya