Menkeu Sri Mulyani Dipilih Jadi Menkeu Lagi, Ini Kata Pengamat
Rabu, 23 Oktober 2019, 11:07 WIB
BisnisNews.id -- Jabatan Menteri Keuangan jilid II bagi Sri Mulyani Indrawati sudah sesuai dengan prestasi, jasa atau amal perbuatannya kepada pemerintahan ini sejak menjadi menteri 2016 lalu. Dan sudah sepatutnya diperpanjang. Sebab kalau diganti maka akan menjadi masalah bagi orang lain.
"Masalah besarnya utang pemerintah dan utang BUMN hanya sri Mulyani yang tau jawabannya seban dia yang membuat dan mengetahui masalah tersebut," kata pnegamat ekonomi politik Salamudin Daeng di Jakarta.
Seperti diketahui Presdien Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf AMin resmi mengumumkan susukan Kabinet Kerja Jilid I di teras Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10/2019) pagi. Nama Sri Mulyani termasuk salah satu petahana yang kembali dipilih menjadi menteri pada jabatan yang sama, yaitu Menteri Keuangan RI. Mantan Direktur Bank Duni itu masih akan mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai lima tahun ke depan.
Dikatakan, Pemerintah Indonesia kini mengakui bahwa sekarang Indonesia mengalami resesi sebagai akibat resesi global. Resesi jika meningkat satu tingkat lagi maka menjadi krisis. "Oleh karenanya, sosok Sri Mulyani dipandang cocok oleh Presiden untuk menghadapi krisis dan berburu utang untuk membiayai krisis yang terjadi dalam waktu dekat," kata Daeng lagi.
Menurutnya, Menkeu Sri Mulyani telah menunjukkan kemampuannya dalam mencari utang dalam jumlah besar bagi pemerintah mulai dari pemerintah SBY periode pertama sampai dengan pemerintahan Jokowi sekarang. "Sri Mulyani juga sangat gesit memburu hutang ke pasar internasional. Datang sendiri ke luar negeri, ke newyork dan London dalam rangka mencari utang," jelas Daeng.
Hasilnya, papar dia, Pemerintah Jokowi-JK telah berhasil menambah utang luar negeri 47 persen sampai dengan Juni 2019 dan menambah surat utang negara 98 persen terhitung sejak Presiden Jokowi berkuasa sampai Juni 2019.
Sebagian besar utang luar negeri, jeas Daeng, bertambah pada masa Sri Mulyani menjadi menteri dalam pemerintahan Jokowi sejak tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui bahwa Dia (Sri Mulyani-red) diminta Presiden Jokowi menjadi menteri setelah lepas jabatan dari direktur Bank Dunia.
Dengan utang itulah Pemerintahan ini masih bisa bertahan dalam lima tahun terakhir. Tanpa utang tak mungkin pemerintah bisa bertahan. Tanpa utang pemerintahan Jokowi sudah bangkrut.
"Sebagaimana diketahui dalam lima tahun terakhir penerimaan negara dari migas dan batubara dan komoditas merosot akibat jatuhnya harga komoditas. Utang juga akan menjadi sandaran untuk tahun tahun mendatang," terang Daeng.(helmi)
