Devisa Negara, Gubernur BI Sampaikan Sembilan Kesepakatan Rakorpusda

Raja Ampat, destnasi wisata yang terletak di bagian timur Indonesia tepatnya di daerah Papua Barat. (Istimewa)

Bisnisnews.id - Pemerintah mentargetkan,  tahun 2019 perolehan devisa negara 17,6 miliar dolar AS dengan jumlah wisatawa manca negara (Wisman) minimal 20 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari pencapaian 2017 sebesar 14 miliar dolar AS.

Pengembangan pariwisata ini, menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sangat strategis dalam menarik devisa negara.Karena itu, kata Perry sinergi lintas sektor harus dilakukan guna mempercepat pengembangan pariwisata dan bisa meningkatkan devisa.

Dengan demikian, parieisata sebagai penyumbang devisa ketiga setelah kelapa sawit dan batu bara benar-benar bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan. Penikatan devisa ini, ungkap Perry, bisa mengurangi defisit transaksi berjalan.

Pada 2024 mendatang, pemerintah pusat,  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerinta daerah telah sepakat menyasar pendapatan devisa negara sebesar 28 miliar dolar AS

"Pada 2024 kami arahkan jumlah wisatawan mancanegara minimal 25 juta orang dengan devisa 28 miliar dolar AS," kata Perry Warjiyo saat menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) bersama BI dan OJK terkait pengembangan pariwisata di Yogyakarta, Rabu.

Rapat Koordinasi tersebut diinisiasi oleh Gubernur BI dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan HB X selaku tuan rumah, serta sejumlah Kepala Daerah dan Perwakilan Kepala Daerah dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Rakorpusda dengan tema "Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas" itu, telah menyepakati sembilan strategi pengembangan pariwsata.

Pertama, peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi pariwsata, serta kualitas amenitas yang didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.

Kedua, penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

Ketiga, peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.

Keempat, penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion programme, pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Kelima, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BI.

Keenam, penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata, di antaranya melalui percepatan operasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) serta pembangunan jalur kereta api bandara NYIA ke pusat kota Yogyakarta.

Ketujuh, pengembangan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi.

Kedelapan, peningkatan amenitas di destinasi wisata, yang antara lain melalui peningkatan manajemen penanganan sampah dan limbah, serta penyedian fasilitas air bersih pada wilayah-wilayah destinasi wisata.

Kesembilan, peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata. (Ismadi)

Sumber:Antaranews